Menjadi Tahanan KPK Tahun 2021, Surat Sakti Bupati Probolinggo Muncul di Tahun 2022

Gravatar Image
  • Whatsapp

Probolinggo, LiraNews – Pelaksanaan Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Asessment yang dilakukan oleh Pemda Kab.Probolinggo Provinsi Jawa Timur diragukan keabsahannya, orientasi seputar Pemenuhan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), Kamis (7/7/2022).

Sebagaimana pelaksanaan Pengukuhan Pejabat sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Probolinggo bertempat ruang Madakaripura Kantor Pemkab.Probolinggo pada tanggal 19 Mei 2022 yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt. Bupati) kabupaten Probolinggo, Timbul Prihanjoko yang juga dihadiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono (Ekskutif) dan juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Probolinggo Andi Suryato Wibowo (Legislatif) beserta segenap pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Sebagaimana, dalam pengukuhan tersebut diikuti oleh 30 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang ter SK berdasarkan Keputusan Bupati, ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Probolinggo Drs.H.A.Timbul Prihanjoko.

Ironisnya, setelah pengukuhan dilakukan berselang 47 hari kemudian pada tanggal 05/07 Pemda Kab.Probolinggo melaui Sekretariat Daerah (Soeparwiyono) kemudian melakukan undangan pada 25 orang Pejabat eselon II untuk mengikuti asessment bertempat di hotel Ibis Styles di Surabaya, Jawa Timur.

Sebagaimana perihal tersebut dilakukan berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 800/82/426.202/2022 pada tanggal 20 Januari 2022, perihal pelaksanaan Asessment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) kabupaten Probolinggo Tahun 2022, dan Surat Bupati Probolinggo pada tanggal 31 Januari 2022.

Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda NIP. 196811141993021001 saat dihubungi untuk klarifikasi mengenai perihal Asessment yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 tersebut mengatakan, bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk Kemendagri sebagaimana bahasanya “Kegiatan tersebut sudah sesuai petunjuk Kemendagri”. Adapun mengenai pengukuhan yang sebelumnya dilakukan menurut Syamsul Pria Asal Tulungagung 1968 menyebutkan atas petunjuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menanggapi perihal tersebut salah satu masyarakat anti korupsi yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan,”asessment adalah kebutuhan Negara dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa guna mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga untuk pengamanahannya perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Adapun dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama seharusnya dilakukan secara terbuka dan pesertanya. Bukan di undang namun di umumkan sehingga dapat di ikuti bagi PNS yang memiliki persyaratan dan kriteria cukup minimalnya 1 tingkat dibawahnya.

Jadi kalau ada asessment namun pesertanya di undang itu layak diragukan, dan patut dicuragai adanya konflik jabatan, yang tidak lagi menunjukan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. LN-Wintono

Related posts