Jakarta, LiraNews.com – Seperti yang kita tahu bahwa ketahanan Energi merupakan tulang punggung utama bagi kekuatan suatu Negara pada Pidato Kenegaraan Pertama bapak Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober 2024 menjadi prioritas utama dikejar oleh pemerintah yang berdampak pada kekuatan seluruh aspek perekonomian suatu bangsa.
Oleh karena itu tuntutan Ketahanan Energi khususnya dalam sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia menjadi prioritas dalam pencapaian cadangan Energi.
Pencapaian dalam dunia bisnis Migas dibagi menjadi 2 bagian yaitu bisnis pada Hulu Migas dan Hilir Migas. Peran utama pada pengelolaan bisnis di sektor hulu migas sangatlah penting dimana para perusahaan kontraktor migas digenjot untuk bisa melakukan eksplorasi mendapatkan temuan cadangan Migas yang menjadi sumber utama dalam produksi sektor hulu Migas.
Sedangkan pengelolaan bisnis pada sektor hilir migas lebih kepada penyaluran Minyak dan Gas (Migas) Bumi pada sektor industri dan rumah tangga, seperti halnya dalam pengelolaan Gas Bumi yang masih bisa di proses menjadi CNG (compres natural gas), LNG (liquid natural gas) dan elpiji.
Sefriyanto Alumni Lulusan Universitas Diponegoro (Undip) pengamat dan penggiat bidang Migas mengatakan, maka disinilah peran Pemerintah sesuai amanat pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara.
Pengawasan pada kegiatan hulu dan hilir migas harus sudah dapat terpantau secara realtime dengan tujuan untuk mengamankan keuangan Negara.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan kegiatan sektor bisnis hulu dan hilir seharusnya sudah dapat terintegrasi dan termonitor dengan baik, sehingga tidak ada lagi kehilangan atas pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) terjadinya kebocoran secara ilegal.
Keamanan sistem teknologi yang mumpuni akan menjaga semua pencatatan dari setiap kegiatan yang di lakukan pada sektor hulu dan hilir migas secara real time dan terintegrasi sehingga melalui jalur tol langit atau Teknologi Informasi dan komunikasi yang mumpuni pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih mudah dalam mengamankan data dan proses kegiatan pada sektor bisnis Hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.
