Menkopolhukam Minta Warga Tetap Tenang Menyikapi Quick Count Pilpres 2019

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LiraNews, Jakarta — Pemilu 2019 sukses digelar dengan damai dan kondusif. Menkopolhukam Wiranto cukup senang dengan capaian Pemilu 2019 karena partisipasi pemilih mencapai 80 persen.

Setelah rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (18/4), Wiranto Menkopolhukam mengatakan, “Partisipasi pemilih mencapai 80,90 persen berarti telah melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. Hal ini menunjukkan siapa pun presiden terpilih nantinya akan memiliki legitimasi tertinggi.”

Untuk itu, Menkopolhukam menyampaikan apresiasi kepada anggota TNI-Polri termasuk berbagai pihak terkait yang melaksanakan Pemilu 2019 dengan baik dan lancar.

Menkopolhukam juga meminta warga tetap tenang menyikapi hasil quick count Pilpres 2019. Warga harus tetap menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.

“Meningatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu perhitungan resmi KPU,” tutur Menkopolhukam Wiranto.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu 2019 membuat Presiden yang terpilih nantinya mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Kemudian Kapolri mengatakan, “Ini adalah proses demokrasi yang sejak reformasi termasuk dihadiri partisipasi publik yang tinggi, di atas 80 persen melibatkan hampir 160 juta pemilih atau lebih.”

Lebih lanjut, Kapolri menambahkan, jadi siapa pun yang terpilih mendapat legitimasi dan kredibilitas dari rakyat yang setinggi-tingginya.

Sementara itu Kapolri meminta bila ada pihak yang merasa tidak puas akan penyelenggaraan maupun hasil pemilu untuk segera menempuh jalur hukum. Sebab, Polri dan TNI tidak segan-segan menindak tegas tindakan inkonstitusional dari masyarakat yang tidak puas akan hasil pemilu,” lanjut Kapolri.

“Kalau yang melakukan pelanggaran adalah penyelenggara pemilu laporkan ke bawaslu, kalau yang melanggar panitia pemilu ada DKPP, kalau diduga ada pelanggaran bersifat struktural ada mekanisme MK,” ucap Kapolri.

“Kalau ada langkah-langkah diluar langkah hukum apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat maka Polri dan TNI kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir,” tandas Kapolri.**

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Fri Apr 19 , 2019
LiraNews.Com