Merasa Aspirasinya Diabaikan, Ribuan Buruh Akan Demo di DPR RI dan Kemenko Perekonomian 

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Konfederasi Serikan Pekerja Indonesia (KSPI) bersama konfederasi serikat pekerja lain akan melakukan demonstrasi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian.

Dalam aksi ini, buruh akan menyuarakan penolakan atas pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal kepada para wartawan, Kamis  (9/4/2020).

Iqbal mengatakan, di tengah pandemi virus corona (Covid-19), seharusnya DPR RI memberikan empati yang sungguh-sungguh kepada masyarakat, dengan fokus menghadapi pandemi Covid-19 dan PHK besar-besaran yang saat ini terjadi.

“Saat ini puluhan ribu buruh terus mengirimkan WA dan SMS kepada para pimpinan DPR RI agar menghentikan pembahasan Omnibus Law. Bisa jadi jumlahnya akan mencapai ratusan ribu,” katanya.

Menurut Iqbal, jika aspirasi ratusan ribu WA dan SMS tidak ditanggapi, maka tanggal 30 April ribuan buruh akan datang langsung untuk menyampaikan aspirasi.

Iqbal menyebut, ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR RI ketimbang membahas Omnibus Law RUU Ciptaker.

“Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Salah satunya, sebut Iqbal, dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah physical distancing.

“Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya,” ungkapnya.

Kedua, tutur Iqbal, DPR RI sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh.

“Beberapa perusahaan seperti Okamoto di Mojokerto, Transformer dan Grasindo di Serang, perusahaan tekstil di Bandung, retail sepeti Ramayana, hingga perhotelan sedang dalam proses PHK,” jelasnya.

Perbesar Subsidi dan Intensif untuk Rakyat Kecil

Iqbal mengingatkan, DPR RI agar fokus pada penanganan pandemi dan potensi ratusan ribu buruh yang kehilangan pekerjaan.

“Termasuk pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, dan masyarakat lain yang kehilangan mata pencaharian,” terangnya.

Terkait dengan itu, Iqbal pun meminta, pemerintah untuk memperbesar anggaran untuk memberikan insentif kepada rakyat kecil.

“Kalau tidak salah, dana yang dianggarkan Rp20 triliun. Itu masih kurang. Karena akan ada jutaan buruh yang di PHK dirumahkan dan upahnya tidak dibayar. Mereka harus mendapatkan insentif yang layak agar tetap memiliki daya beli,” tegasnya.

KSPI juga menghimbau, DPR RI tidak memikirkan diri sendiri, apalagi beredar informasi para anggota DPR RI bakal mendapatkan tunjangan DP mobil.

“Pimpinan dan anggota DPR seperti telah kehilangan hati nuraninya dan cenderung mengkhianati suara rakyat kecil dan kaum butuh,” sesalnya.

Apalagi, lanjut Iqbal, sekarang daya beli rakyat menurun, upah buruh tidak dibayar, dan terancam tidak mendapat THR 100%.

“Mereka (anggota DPR RI -red) tetap mendapat fasilitas berlimpah dan sekarang justru membahas regulasi yang sejak awal ditolak berbagai elemen masyarakat,” sambungnya.

Iqbal menduga, ada kekuatan modal yang memaksakan agar RUU Ciptaker segera disahkan, sehingga DPR RI tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat kecil.

KSPI Tolak Hadir Dalam Pembahasan Omnibus Law

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, KSPI akan menolak untuk hadir jika DPR RI mengajak membahas Omnibus Law di pandemi Covid-19.

“Kami sedang fokus membela buruh yang di PHK dan dirumahkan dengan tidak dibayar upahnya,” tukasnya.

Tanggal 30 April, jelas Iqbal, KSPI bersama buruh lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan Kemenko Perekonomian.

Iqbal menambahkan, aksi ini juga serentak akan dilakukan 20 provinsi di seluruh Indonesia, dengan resiko apapun,” tegasnya.

“Bagi KSPI, Omnibus Law adalah ancaman terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi bangsa,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60