Jakarta, LiraNews– Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) Haidar Alwi menilai, Polri telah melaksanakan tugasnya untuk mengamankan demo menentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan baik.
“Kadang kita lupa atau cenderung mengabaikan peran Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam demo kemarin, Polri telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” kata Haidar kepada para wartawan, Sabtu (24/8/2024).
Haidar mengatakan, Polri dalam melaksanakan tugasnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, telah berupaya meminimalisasi sekecil mungkin potensi gesekan yang mungkin terjadi.
Akan tetapi, lanjut Haidar, demo kerap dicederai oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memprovokasi massa, merusak fasilitas umum, dan mengganggu ketertiban lalu lintas.
Untuk mengendalikan kondisi yang ricuh dan anarkis akibat provokator, Haidar mengatakan, undang-undang memperbolehkan Polri mengambil opsi terakhir, yaitu tindakan represif.
Sebab, jelas Haidar, aksi anarkis yang mengancam masyarakat hingga merusak fasilitas umum termasuk dalam kategori pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan UU Lalu Lintas dengan ancaman hukuman mulai dua hingga lima tahun penjara.
“Makanya, kalau kemudian ada oknum pendemo yang diamankan Polri, itu bukan tanpa sebab. Itu diduga provokator atau pelaku anarkis yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain,” tuntas Haidar Alwi.
