Misteri Surat Ganda dengan Nomor Sama Dikeluarkan Kemenag Probolinggo

Gravatar Image
  • Whatsapp

Probolinggo, LiraNews – Kinerja pelayanan publik di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dinilai kurang prima, terutama terkait adaptasi dan penerapan sistem digital.

Hal ini terindikasi dari kejadian adanya dua surat berbeda dengan nomor yang sama, disertai keterangan yang berbeda pula tersimpan pada sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Read More
banner 300250

banner 300250

Diketahui, surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Probolinggo pada 29 Nopember 2021 merupakan surat rekomendasi atas pemberian ijin cuti milik salah satu oknum guru yang bertugas pada salah satu lembaga/yayasan swasta yang ditandatangani secara elektronik.

Informasi didapat, surat rekomendasi dan pemberian ijin cuti digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam penilaian pencalonan Bakal Calon Kepala Desa di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Seorang Kepala Sub Bagian di Kanwil Kemenag Probolinggo, Taufik, saat dihubungi mengatakan hingga saat ini masih belum mengetahui secara pasti siapa yang telah membuat surat dengan keterangan Sumberkedawung tersebut.

Kasubag juga sepertinya bingung, apakah itu dari oknum yang ada pada jajaran kemenag, atau orang lain di luar lingkungan Kemenag Probolinggo.

“Surat yang asli dikeluarkan oleh Kemenag adalah surat yang sama persis dengan yang terdapat pada hasil Barcode, jadi jika terdapat keterangan yang berbeda maka surat tersebut bukan milik atau dikeluarkan oleh Kemenag,” tandasnya.

Ironisnya, selain terdapat surat yang diterbitkan pada 29 Nopember Tahun 2021 dengan duplikatnya tersebut, juga terdapat surat keterangan dengan Nomor: B-095/Kk.13.8.2/PP.00/01/2022 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan pada ketua Pemilihan Kepala Desa Sumberkedawung dengan Kode Token Surat: wz7k10

Untuk diketahui, “kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memilki kekuatan hukum.

Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanggan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanggani sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. (Wintono)

Related posts