Mk Gelar Sidang Lanjutan Phpu Hari Ini, Dengarkan Jawaban Termohon

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LiraNews, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa (18/6/2019), pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan-keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Perkara dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 ini, dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Paslon 02) Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (14/6) lalu yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman,

Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma’aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019.

Terkait dengan argumentasi kualitatif sehubungan dengan telah terjadinya kecurangan pemilu yang bersifat TSM,Denny Indrayana melanjutkan penjabaran bahwa bukti-bukti yang disampaikan berupa tautan berita bukanlah semata-mata hanya informasi.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU MK yang menegaskan tautan berita tersebut,tambahnya, dapat digolongkan pada alat bukti berupa surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik.

Berikutnya, Teuku Nasrullah selaku kuasa hukum Pemohon lainnya menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (Termohon) tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Surabaya dan Papua; ditemukannya tempat pemungutan suara (TPS) siluman setelah dilakukannya konfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Termohon.

Selain itu, jelas Nasrullah, menyatakan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Paslon 01 memperoleh 63.573.169 suara (48%), sedangkan Paslon 02 memperoleh 68.650.239 (52%).

Terhadap alasan hukum tersebut, Bambang memohonkan kepada MK melalui salah satu Petitumnya agar menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Usai mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan tanggapan mengenai klarifikasi Pihak Terkait dan Termohon atas pokok permohonan yang dibacakan Pemohon dalam sidang pendahuluan yang merupakan permohonan yang sebagian besar adalah permohonan yang diserahkan ke MK pada 10 Juni 2019 dan sebagian lagi adalah permohonan yang teregistrasi pada 24 Mei 2019.

Suhartoyo menjelaskan bahwa berpedoman pada Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan persidangan, permohonan, kelengkapan, dan perbaikan permohonan yang dikecualikan untuk PHPU Preside memang tidak menjelaskan mengenai ruang perbaikan. Namun demikian, tambah Suhartoyo, permohonan yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan ini haruslah dilihat dasar hukum yang disampaikan Pemohon secara faktual terjadi.

Hal senada juga disampaikan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa pembentuk undang-undang menyadari hukum acara MK tidak bisa bergantung pada UU MK itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi mempersilakan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapinya dalam jawaban dan keterangan masing-masing terhadap dokumen yang disebut Pemohon sebagai perbaikan permohonan Pemohon. Majelis Hakim Konstitusi yang nantinya akan memberikan penilaian hukum. **

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Jun 18 , 2019
LiraNews.Com