Moral Hazard Hingga Dugaan Main Mata DPRD Jatim Terhadap Dugaan Prokes  Ultah Khofifah

  • Whatsapp
banner 468x60

Surabaya, LiraNews – Para aktivis LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Timur dan sejumlah kelompok masyarakat mendatangi Polda Jatim pada Senin (24/5) untuk melaporkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah dilaporkan terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat acara ulang tahunnya di Rumah Dinas Gubernur Jatim, Rabu (19/5) lalu.

Penulis menilai pesta perayaan ultah Gubernur Khofifah dinilai sangat  tidak elok. Dimana masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi, justru para pejabat Pemprov Jatim berpesta. Bisa dilihat bagaimana kondisi psikologis masyarakat melihat hal ini? Dalam SE Mendagri 800/2794/SJ disebutkan kepala daerah dilarang menggelar buka bersama, open house, atau kegiatan halal bi halal dengan jajarannya. Jika open house saja dilarang apalagi sekadar pesta ulang tahun.

Saya menilai, ada persoalan moral yang mengkhawatirkan / moral hazard dari para pemimpin dan pejabat  yang dipertontonkan dalam gelaran pesta Ultah  itu apapun alasannya. Ini menunjukkan bentuk inkonsistensi dari para pemimpin atas kebijakan yang sudah diambil,
<span;>Pejabat negara seharusnya menyadari integritas sangat penting, karena sistem politik murah sekalipun tanpa integritas personal selalu membuka potensi moral hazard. Integritas merupakan sikap mental dari seorang pejabat negara yang dilandasi etika publik.

Menurut Dr. Haryatmoko pengajar Filsafat Sosial Universitas Sanata Dharma, “etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik/buruk, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik”. Istilah etika publik muncul sekitar tahun 80-an sejak skandal Watergate di Amerika, sementara di Indonesia dipopulerkan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D. Tujuan etika publik mengutamakan pelayanan publik membedakannya dengan etika pemerintahan yang berorientasi pada kekuasaan.

Di titik ini, prinsipil seorang kepala daerah di samping mendapatkan privilese seperti gaji besar, tunjangan jabatan, atau rumah dinas, juga mempunyai kewajiban yakni jangan berperilaku semena-mena dalam kehidupan bermasyarakat. Ia dengan otoritas kewenangan jika berbuat melawan hukum laik diganjar lebih berat dibandingkan orang biasa (commoners).
<span;>Penulis juga menyinggung soal kasus serupa yang menjerat Rizieq Shihab.

“Hukum diberlakukan untuk semua orang, tentu pejabat ketika melanggar sanksinya harus lebih berat dibanding orang biasa. Oleh karenanya kepolisian harus mengusut dugaan pelanggaran dalam kasus pesta ulang tahun Khofifah.

Bagaimana respon DPRD setelah di geruduk LSM LIRA Jatim?

Sebenarnya, LIRA JATIM sudah mendatangi wakil rakyat untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik ke DPRD JATIM pada Senin 21 Mei 2021. Namun setelah hamper dua jam menunggu dan ber orasi menyampaikan tuntutannya, tidak Nampak satu pun batang hidung anggota dewan yang mau menemui. Hingga pada akhirnya Surat dari LSM LIRA hanya diterima oleh staff DPRD. Kesal dengan perlakuan tersebut, akhirnya aktivis LSM LIRA melakukan Tahlil dan Dzikir bersama di depan kantor DPRD sebagai simbol matinya demokrasi yang kemudian menjadi viral di media nasional.

Tetap pada komitmennya, LSM LIRA Jatim kembali mendatangi kantor wakil rakyatnya pada Kamis 27 mei 2021 untuk Hearing dengan tuntutan yang sama. Setelah menunggu hampir dua jam di ruangan BAMUS, hanya satu anggota dewan yang berani menemui 25 perwakilan LSM LIRA Jatim.

Matur Khusaeri anggota dewan dari komisi-E dengan sabar dan seksama mendengarkan aspirasi dari perwakilan LSM LIRA yang disampaikan oleh Irham Maulidy, Gubernur LSM LIRA Jatim, Ayie Suhaya Wagub LSM LIRA Jatim, Mahmudi Ibnu Khotib Sekwil LSN LIRA Jatim dan Bambang Asraf Hadi Saputro Bendahara LSM LIRA Jatim.

Dalam tuntutannya, LSN LIRA Jatim meminta :

1. DPRD harus memanggil Gubernur dan jajarannya untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggran Prokes acara Ultah yang menjadi viral di masyrakat.

2. LSM LIRA meminta seluruh anggota dewan untuk bersikap obyektif, proporsional dan tidak mengindikasikan ada main mata pada kasus dugaan pelanggaran Prokes Ultah Khofifah yang viral di masyarakat.

3. Mengusulkan hak Angket kepada DPRD Jatim sebagai upaya melihat terang benderangnya atas dugaan pelanggran Prokes acara Ultah Khofifah yang menjadi viral di masyarakat.

4. LSM LIRA berkomitmen akan mengawal transparansi penggunaan dana APBD Jawa Timur.

Diketahui, hak anggota DPR dan DPRD sebagai pejabat negara sesuai tugasnya melakukan pengawasan, anggaran, dan legislasi. Namun yang jarang dipercakapkan, pada diri anggota DPR dan DPRD melekat fungsi representatif yang didasari prinsip representative of trust (kepercayaan) dan representative of delegation (utusan). Seorang anggota DPRD Madura  asal daerah pemilihan Madura, misalnya, ketika mengambil keputusan strategis tidak perlu meminta masukan dari konstituen di Madura.

Ia dipercaya kecerdasannya mampu mengambil keputusan terbaik. Hal ini anggota DPRD melaksanakan prinsip representative of trust. Sebaliknya sesuai prinsip representatif of delegation pada periode tertentu datang ke daerah pemilihan “Reses” untuk mengakomodir aspirasi konstituen yang telah mengutusnya menjadi anggota DPR.

Pemahaman di atas, menegaskan etika publik syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi pejabat negara. Mengabaikan etika publik melahirkan politik sekadar kontestasi kekuasaan dan berujung pada pragmatism sesat. Itulah, kondisi banalitas meminjam terminologi Hannah Arendt pakar Ilmu Politik asal Jerman. Menjawab kondisi banalitas menuntut rehabilitasi politik kembali mengutamakan tindakan politik otentik. Keutamaan ini yang dimaksud etika publik. Pejabat negara di semua tingkatan pusat dan daerah harus memiliki etika publik. Mengingat, kita tidak ingin menambah daftar panjang nama pejabat negara yang ditangkap KPK.

Bambang Assraf HS, Walikota LSM LIRA Surabaya

banner 300x250

Related posts

banner 468x60