Jakarta, LiraNews — Pemerintah berencana akan pindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan. Wacana penerintah ini bukan hal mudah seperti membalik telapak tangan dan banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah biaya.
Menurut Mr. Kan, pindah ibukota butuh biaya yang sangat besar, sedangkan sampai saat ini negara bayar utang saja sudah tidak sanggup.
“Butuh dana Rp 15 Triliun saja untuk bantuan bencana di Palu dan Lombok harus pinjam dari IMF/Bank Dunia. itu pun belum ada penyelesaian secara menyeluruh, defisit anggaran dari Januari 2019 hingga Mei 2019 sudah mencapai Rp 127,5 Triliun,” ungkapnya.
Pengamat hukum dan politik ini mengatakan, saat ini keuangan negara termasuk sangat miskin, karena utang terus bertambah dengan rata-rata penambahan Rp 36 triliun per bulan, belum termasuk penambahan utang BUMN.
“Dari mana sumber keuangan untuk pindah Ibu Kota?” ujar Kan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang kurang tepat itu.
Seharusnya, Mr. Kan mengusulkan, pemerintah hendaknya fokus serta konsisten memperbaiki sistem dan pelaksanaan tata negara.
“Agar menjadi negara maju dan fokus serta konsisten perbaiki tata Ibukota secara komprehensif agar ibukota menjadi rapi dengan menurunkan polusi, mengatasi banjir, mengatasi kemacetan dan sebagainya,” tegas Kan. LN-RED