Muchtar: Gubernur Ahok Tak Mampu Dan Gagal Urus Perindustrian

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Ketua Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap mengatakan, bahwa bidang perindustrian  salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.

“Walau urusan ini  bukan issue strategis pembangunan DKI, namun  tetap menjadi penting karena banyak rumah tangga (RT) warga DKI sangat bergantung pd bidang perindustrian  dan juga terkait  peningkatan dan pertumbuhan ekonomi  DKI,” ujar Muchtar.

Kajian  NSEAS ini, katanya, membatasi ruang lingkup standar kriteria penilaian sbb: Pertama, jumlah rupiah dan persentase pencapaian Pemprov DKI menyerap total anggaran alokasi APBD. Kedua,  jumlah  sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan. Ketiga, jumlah produk industri yang memenuhi standar.

Apa hasil penilaian NSEAS (atas standar kriteria ) tentang kondisi kinerja  Pemprov DKI di bidang perindustrian ? Inilah data, fakta dan angka utk jawab pertanyaan tsb. Untuk urusan perindustrian  Pemprov DKI  pd tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi,  anggaran  dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp. 7,1 trilun.

“Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap anggaran tsb. hanya  Rp.6,7  triliun atau   94,28 %. Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi ini tergolong tinggi pencapaian ( 94,28 % ). Namun, tetap saja gagal mencapai 100 % target capaian,” katanya.

Pada tahun 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok, lanjutnya, alokasi anggaran  APBD sebesar Rp. 45,4 miluar miliar. Jumlah anggaran ini jauh dibawah 2013. Namun,  Gubernur Ahok tak mampu dan gagal menyerap 100 % dari total anggaran ini. Gubernur Ahok hanya mampu  menyerap   Rp.36,8 miliar atau 59 %. Angka  59  % ini menunjukkan, kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jauh lebih rendah  ketimbang Gubernur Jokowi. Kondisi kinerja Gubernur Ahok tergolong  “sangat buruk” .

Pada tahun 2015, Pemprov DKI masih dibawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran  APBD urusan lebih besar ketimbang tahun 2014 yakni  sebesar Rp.1,3 triliun. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tsb.  sebesar Rp. 1 triliun  atau  79,47 %.

“Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Gubernur Ahok tahun 2015 cukup rendah  dan tergolong lebih buruk. Rata2 kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan   ini tiap tahun sekitar  kurang sedikit 80  %   atau tergolong “lebih buruk”. Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jelas tak mampu dan gagal urus perindustrian dari standar kriteria penyerapan anggaran,” katanya.

Selanjutnya Muchtar menerangkan, parameter prestasi atau keberhasilan bidang perindustrian termasuk jumlah  sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan. Kondisi kinerja tahun 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, belum ada atau 0.

Pada 2013 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni satu sentra batu aji/mulia. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DKI 2013 menyebutkan, meningkat jumlah sentra industri dgn infrastruktur dan sesuai peruntukan 2 (dua) sentra industri. Yaitu sentra industri tahu/tempe Demangan dan sentra industri IKM Batu aji/Batu mulia Rawa Bening. Tahun ini berhasil mencapai target pengadaan sentra Batu aji/ Batu mulia. Tergolong bagus.

Pada 2014 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni pembebasan lahan di sentra  Semanan. Disebutkan Pemprov DKI, meningkat jumlah sentra industri dgn infrastruktur dan sesuai peruntukan lokasi di sentra batu aji. Hal ini sesuai dgn target capaian.

Pada 2015 target capaian pengadaan sentra industri ini yakni satu sentra PIK Penggilingan. Tidak ada laporan resmi bahwa tahun ini telah terbangun sentra baru atau tambahan  PIK Penggilingan. Dianggap, Pemprov DKI gagal mengadakan sentra dimaksud, dan tergolong sangat buruk.

Sementara pd 2016 dan 2017  target capaian pengadaan sentra industri ini masing-masing yakni satu sentra Pulau Gadung dan dua sentra (salah satunya, sentra pasar seni Ancol ). Belum bisa dinilai krn belum ada laporan pertanggungjawaban resmi Pemprov DKI ajukan ke DPRD.

“Dari sisi pengadaan sentra industri, belum berhasil dicapai target tiap tahun, dan tergolong buruk,” terang Muchtar.

Standar kriteria berikutnya, Muchtar memaparkan, adalah jumlah produk industri yang memenuhi standar. Pd tahun 2012 era Gubernur Fauzi Bowo terdapat sudah 300 produk berstandar.

Pada tahun 2013 target capaian sebanyak 310 produk. Pemprov DKI dapat meningkatkan jumlah produk industri memenuhi standar melalui kegiatan sosialisasi SNI pd IKM makanan, minuman, produk tekstil, meubel kayu dan bayi aji sebanyak 200 IKM; melalu sosialisasi HaKi 50 IKM dan 5 IKM diantaranya telah dalam proses pendaftaran HaKi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual   Kementerian Hukum dan HAM. Total tercapai 250 produk industri.

Jumlah 250 produk industri ini masih lebih sedikit ketimbang target capaian 310 produk atau hanya sekitar 80 %, tergolong  “buruk”.

Pada tahun 2014 target capaian sebanyak 323 produk. Dilaporkan, meningkat jumlah produk industri memenuhi standar 1. 573 produk berstandar. Angka ini sangat jauh di atas  dari minimal target capaian. Tergolong sangat…sangat bagus.

Pada tahun 2015 target capaian sebanyak 342 produk. Dilaporkan, meningkat jumlah produk industri memenuhi standar 3.739 produk.

Pada tahun 2016 target capaian sebanyak 367 produk. Angka ini tergolong sangat..sangat bagus.

Pada tahun 2017 target capaian sebanyak 397 produk. Untuk akhir tahun 2017 komulatif target capaian 397 produk. Dari sisi produk industri ini kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus.

“Sesungguhnya kondisi kinerja Pemprov DKI berdasarkan standar kriteria penyerapan anggaran tergolong ” lebih buruk”. Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok jelas tak mampu dan gagal urus perindustrian dari standar kriteria penyerapan anggaran,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Muchtar, dari sisi pengadaan sentra industri, belum berhasil dicapai target tiap tahun, dan tergolong “buruk”. Kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong “bagus;  dan mencapai melebihi target berdasarkan standar kriteria  produk industri memenuhi standar.

 

“Secara keseluruhan kondisi kinerja Pemprov DKI 2013-2017  di bidang perindustrian tergolong buruk dan juga “merugi terus”. Masih tak mampu dan gagal menyerap anggaran alokasi APBD dan pengadaan sentra industri sesuai regulasi/Perda,” pungkasnya. LN-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60