JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut, Muhammadiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki banyak kesamaan pandangan dalam berbagai isu.
Salah satunya adalah mendukung pemilihan umum digelar dengan sistem proporsional tertutup. Bahkan, usul itu sudah disuarakan sejak sembilan tahun silam.
“Sejak Tanwir Tahun 2014, Muhammadiyah mengusulkan pemilu diubah ke dalam sistem proporsional tertutup atau kalau tidak, terbuka terbatas,” kata Mu’ti dalam acara santunan Ketua DPR untuk anak yatim piatu, di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).
Abdul Mu’ti menuturkan, keputusan mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu juga dikuatkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo pada 2022 lalu.
Muhammadiyah sepakat menolak sistem proporsional terbuka yang berlaku sekarang, di mana pemilih bisa langsung mencoblos caleg yang diusung partai.
Sebab, sistem terbuka itu melahirkan iklim demokrasi yang pragmatis dan tidak sehat karena meningkatnya politik uang, jegal menjegal antar calon, hingga penggunaan politik identitas dengan sentimen primordial berbau SARA dari masing-masing kontestan yang berakibat polarisasi masyarakat.
Selain itu, caleg terpilih dari sistem ini sering kali berdasarkan popularitas semata, dan bukan karena asas meritokrasi, kapabilitas dan profesionalisme sehingga pada akhirnya, kepentingan rakyat banyak yang dikorbankan.
Sementara jika digelar dengan sistem tertutup, pemilih hanya akan mencoblos partai dan caleg yang lolos ke Senayan akan ditentukan berdasarkan nomor urut.
Sikap Muhammadiyah yang mendukung pemilu proporsional tertutup itu sama dengan sikap PDI-P.
“Karena Muhammadiyah dan PDI-P sama itu, ada yang mengatakan, ‘Mas Mu’ti kok sekarang seperti ke-PDI-P PDI-P-an’. Saya jawab, saya hanya menyampaikan keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah dan Muktamar Muhammadiyah,” ucap Mu’ti.
Selain sikap soal pemilu, Mu’ti menyebut Muhammadiyah dan PDI-P juga memiliki kesamaan soal isu lain, seperti mengusulkan kembalinya garis besar haluan negara, dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi.
Bahkan, menurut dia, PDI-P dan Muhammadiyah juga kompak menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia di ajang Piala Dunia U20.
Adapun acara santunan Ketua DPR untuk anak yatim piatu itu dihadiri langsung Ketua DPR Puan Maharani bersama suaminya, Hapsoro Sukmonohadi.
Turut hadir dalam acara itu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah jajaran elite PDI-P seperti Pramono Anung, Yasonna Laoly, Sekjen Hasto Kristiyanto, Bambang Wuryanto, dan Ahmad Basarah.
Hadir pula Ketua Umum PP Bamusi Hamka Haq dan Sekretaris Umum PP Bamusi Nasyirul Falah Amru (Gus Falah).
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga ikut hadir dalam acara itu.
Selain santunan, acara itu juga diisi berbagai kegiatan keagamaan mulai dari khataman Al-Quran, shalat berjamaah, ceramah, hingga buka puasa dan shalat tarawih bersama.
