Mulyanto Dukung KPK Periksa Semua Pihak Terkait Pungutan Izin IUP

Jakarta, LiraNews– Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik sikap KPK yang secara cepat akan menindaklanjuti dugaan penyalagunaan wewenang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Mulyanto berharap KPK bisa memeriksa semua pihak yang terlibat agar duduk masalah ini bisa diketahui secara utuh.

Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini memperkirakan pengusutan perkara ini bisa menjadi pintu masuk pemberantasan jaring mafia tambang yang meresahkan.

“Kita menaruh harapan besar pada KPK dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ini. Karena mafia pertambangan ini sudah menggurita dan sarat beking para petinggi. Sementara good governance semakin jauh panggang daripada api,” kata Mulyanto kepada para wartawan Selasa (5/3/2024).

Mulyanto mendesak Komisi VII DPR RI untuk menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dalam masalah ini.

“Kita menginginkan regulasi terkait pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik, dan mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi tegas, siapa saja tanpa pandang bulu. Baik aktor intelektual maupun operatornya,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini meminta DPR RI mendalami kasus ini dengan mengundang pihak-pihak dan kementerian terkait, agar clear masalah ini bagi publik.

“Teman-teman di Komisi VII DPR RI setuju untuk mendalami kasus ini. Karena sudah lama kita bicarakan secara internal. Mudah-mudahan segera terealisasi rapat kerja tersebut,” tandas Mulyanto. LN-RON

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *