Jakarta, LiraNews– Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut sejumlah syarat yang harus dipenuhi apabila pemerintahan baru ke depan ingin mengalihkan subsidi BBM yang ada sekarahg menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pertama, sebut Mulyanto, pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan.
Menurut Mulyanto, hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran.
“Penerimanya itu-itu saja, bahkan orang yang relatif berada, sementara masyarakat yang lebih pantas malah tidak mendapatkan BLT,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (27/9/2024).
Kedua, lanjut Mulyanto, sistem pendistribusiannya harus baik yaitu langsung diberikan ke masyarakat tanpa perantara pihak manapun seperti yang selama ini terjadi.
Cara ini diyakini Mulyanto akan memperkecil risiko potongan oleh pihak yang coba cari keuntungan dari pembagian BLT ini.
“Hal ini bisa juga meminimalisasi penyalagunaan BLT menjadi alat kampanye politik pihak tertentu. BLT ini hak masyarakat, bukan hadiah penguasa. Jadi jangan dilabeli dengan materi-materi kampanye atau pencitraan siapapun,” tegas Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Syarat ketiga, beber Mulyanto, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT.
“Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba berbuat curang. Jangan seperti sekarang dimana sistem pengawasan lemah sehingga BLT bocor dikorupsi banyak pihak,” imbuh Mulyanto..
“Hal lain yang perlu dilakukan juga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Pengurangan atau pengalihan subsidi BBM sebaiknya harus diikuti dengan efisiensi anggaran,” sambung Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto mengingatkan, jangan sampai subsidi untuk rakyat dikurangi tapi subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu tetap jalan.
“Contohnya, pemberian dana PSN ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. Kebijakan ini tentu tidak adil,” ujar Mulyanto.
Selain itu, tutur Mulyanto, pemerintah harus berani mengevaluasi proyek ambisius yang menelan anggaran sangat banyak seperti IKN.
“Pemerintahan Prabowo harus berani ambil sikap atas proyek tak terencana ini. Bila dianggap memberatkan APBN sebaiknya dihentikan. Apalagi Presiden Joko Widodo secara tidak langsung menyatakan sudah nyerah karena baru menyadari memindahkan ibu kota negara dan ASN tidak mudah,” tukas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
“Syarat ini perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat miskin tidak makin berat beban hidupnya,” tandas Mulyanto. LN-RON
