Negara Kebobolan Bayar Gaji 97.000 PNS Misterius, Sultan Najamudin: Kok Bisa?

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan (24/5), ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri, tidak ada orangnya. Namun pemerintah masih membayar gaji mereka.

Read More

banner 300250

Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap, program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia.

“Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi ke depannya pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” ujar Sultan.

Selain itu, Sultan Najamudin meminta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit.

“Perlu ditelusuri dan dan diaudit kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut. Perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” tegas mantan Wagub Bengkulu ini.

Senator asal Dapil Bengkulu ini juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut.

Jika tidak tersampaikan secara masif, tambah Sultan, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” tutup Sultan Najamudin.

Adapun BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK, sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri dan tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60