Optimalkan Penerimaan Negara, Mulyanto: Maksimalkan Royalti Progresif Daripada Kenakan Pajak Ekspor

Jakarta,  LiraNews – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai porsi penerimaan negara atas ekspor komoditas batu bara kurang maksimal.

Padahal, kata Mulyanto, tiap tahunnya nilai ekspor komoditas emas hitam ini terus meningkat.

Read More
banner 300250

Mulyanto pun meminta pemerintah merevisi PP. 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara.

“PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal,” kata Mulyanto kepada para awak media, Rabu (3/8/2022).

Mulyanto menyebut, saat ini PP hanya mengatur 5 layer HBA, di mana semakin tinggi harga HBA maka prosentase pajaknya semakin tinggi.

Dari rentang persentase, tutur Mulyanto, pajak 14 persen sampai 28 persen dan ketika HBA di atas USD 100/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

“Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progresif untuk ekspor batu bara yg berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan. Royalti Ini yang lebih realistis, tidak usah berupa pengenaan pajak ekspor batu bara,” terang Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto juga mengusulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer, yakni untuk: untuk HBA di atas 200/ton dikenakan royalti 33 persen dan untuk HBA di atas USD 300/ton dikenakan royalti 38 persen

“Karena ketentuan royalti progresif itu APBN semester I tahun 2022 surplus,” imbuh Anggota Baleg DPR RI ini.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini menambahkan sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari USD 158/ton di bulan januari menjadi sebesar US 319/ton untuk Juli 2022, artinya dua kali lipat lebih.

“PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini. Maka PP ini perlu direvisi,” tandas Mulyanto. LN-RON

Related posts