Panja Asabri, Jiwasraya, dan Bumiputra Dibentuk Untuk Kembalikan Dana Para Nasabah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan, tujuan Komisi XI DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya, Asabri, dan Bumiputera tidak lain adalah untuk mengembalikan dana nasabah yang diduga dikorupsi para direksi perusahaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Eriko kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/1/2020) di sela-sela RDP Komisi XI DPR RI dengan Direksi Asabri.

“Justru ini tujuan kita buat Panja, bagaimana ini kembali. Tapi kan tidak bisa kita mau kembalikan hari ini. Ini ada prosesnya, dan proses panjang. Coba bayangkan di asabri ini sudah berapa lama, atau di jiwasraya dll. Untuk itu kenapa kita bentuk panja,” katanya.

Menurut Eriko, masalah ini bukan merupakan masalah yang sederhana, lantaran banyak efek yang akan dihasilkan olehnya.

“Masalah keuangan ini bukan suatu hal yang dikatakan sederhana, ini kan efeknya juga banyak, efek investasi ke depan dan juga bagaimana orang memberikan penuh rasa kepercayaan kalau dia ingin menginvestasikan apa yang dimilikinya,” tuturnya

Eriko berpendapat, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMN yang bergerak di bidang keuangan harus tetap dijaga.

“Ini yang perlu kita jaga kepercayaan seperti itu. Ini jadi bagian kita untuk menggali segala hal yang terjadi.

Tapi ada hal yang menarik tadi di sana yang saya sampaikan juga, bahwa hal-hal yang terkait Asabri ini, katakan oknum yang ingin bertanggung jawab,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini juga berjanji, akan menggali fakta yang sesungguhnya terjadi.

“Ini tentu yang ingin kita gali tentunya seperti apa nanti realisasinya. Bukan hanya dalam hal berbicara, tentu juga harus membuktikan apa yang harus disampaikan,” ucapnya.

Eriko juga mengungkapkan, komisinya akan terus menggali informasi mengenai portofolio dan bagaimana cara perusahaan-perusahaan tersebut menjaga penempatan dananya.

“Ini yang mau kita gali. Banyak hal, yang bisa saja disebut reksadana saham, yang disebut namanya asuransi, itu kan seharusnya menjaga betul portofolionya. Menjaga betul penempatan dananya,” tandasnya.

Umumnya, jelas Eriko, dana-dana tersebut ditempatkan sebagian besar dalam bentuk likuid.

“Likuid itu bentuk cash, contohnya seperti deposito, surat berharga negara, surat hutang negara, hal-hal yang suatu saat dicairkan harus dengan seperti itu,” terangnya.

Eriko melanjutkan, sebagian kecil dari dana-dana tersebut tentu boleh ditempatkan dalam instrumen lain yang lebih aktif, lebih dinamis, dan yang bisa menghasilkan keuntungan lebih besar.

“Tapi juga tidak boleh tidak secure atau tidak aman karena ini uang nasabah. Nah itu yang mau kita gali,” ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Dapil DKI Jakarta 2 tersebut mengungkapkan, kalau dilihat sebenarnya kita tidak begitu banyak berbicara terhadap hal-hal yang berbentuk spekulasi, karena itulah Komisi XI DPR RI membentuk Panja.

“Kita tidak menginginkan hal ini terjadi karena Komisi XI menginginkan dana nasabah kembali. Jangan sampai ada masyarakat indonesia siapapun itu. Apalagi pensiunan dari Angkatan Bersenjata RI, kemudian pegawai negeri. Kita mengharapkan kembali dengan utuh,” tukasnya.

OJK Dibubarkan

Terkait dengan buruknya kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan keuangan yang saat ini sedang diambang kebangkrutan, Eriko berpendapat, OJK tidak perlu dibubarkan.

“Itu kan kesimpulan dari temen-teman media. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu, bahwa ada wacana dalam rapat dengan OJK bahwa ini ada perubahan evaluasi UU OJK dan UU BI, dan di negara mana saja yang dikembalikan fungsi,” ungkapnya.

RDP Tertutup

Eriko pun menjelaskan, mengapa RDP Komisi XI DPR RI dengan Asabri kali ini berlangsung tertutup.

“Kalau Raker, RDP atau teristimewa Panja harus dilakukan tertutup kalau diminta oleh narasumber kita. Karena itu ketentuan dari aturan yang harus kita patuhi. Apalagi nanti panja harus tertutup, karena itu untuk membahas semua hal,” terangnya.

Apalagi, lanjut Eriko, jika persoalan yang dibahas nanti ada sangkut pautnya dengan masalah hukum dan menyangku nasib seseorang.

“Karena banyak hal yang mungkin terkait juga dengan masalah soal hukum, soal pertanggungjawaban. Dan ini juga menyangkut nasib seseorang, atau hal lain yang tidak boleh kita putuskan bahwa itu sudah pasti bersalah atau terjadi sesuatu hal. Tidak ada hal seperti itu bisa diputuskan kalau tidak karena masalah soal hukum yang sudah berketentuan,” tandasnya.

Eriko menyebut, komisinya akan menggali banyak informasi dari para Direksi Asabri yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2020, untuk itulah RDP ini berlangsung tertutup.

“Justru itu yang kita gali. Direksi yang saat ini menjabat kan mulai 2016, nah dari 2016 sampai 2020 ini kurang lebih 4 tahun, apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang terjadi. Ini yang digali dalam bentuk tertutup, karena kalau tidak tertutup tidak semua orang berani menyampaikan secara terbuka apa yang terjadi,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60