Para Pedagang Rest Area Gunung Mas Puncak Mengecam Rencana Pj Bupati Bogor Bongkar Kios PKL

Perwakilan pedagang PKL Rest Area Gunung Mas Puncak, Ir. Dody Achdi Suhada yang juga Wasekjen DPN REPDEM.

Bogor, LiraNews.com – Kios Masyarakat di Rest Area Gunung Mas Puncak, Bogor hendak dibongkar aparat Pemkab Bogor. Para pedagang yang kiosnya mau dibongkar itu sudah ada sejak awal dan mendapatkan tempat kios/sudah menempati kios selama 1 bulan lebih di Rest Area Puncak Bogor namun akhirnya pindah kembali berjualan ke tempat asal lantaran rest area sepi pengunjung.

“Para Pedagang pun merasa terjajah di tanah sendiri di wilayah puncak yang kini melihat wilayah puncak dikuasai investasi yang sangat arogan, merusak alam wilayah puncak sendiri, seperti tidak ada aturan yang melindungi hak rakyat dan pedagang lokal,” ujar perwakilan pedagang PKL Rest Area Gunung Mas Puncak, Ir. Dody Achdi Suhada yang juga Wasekjen DPN REPDEM.

Read More
banner 300250

Dody mengatakan, Para pedagang di sekitar Rest Area Gunung Mas Puncak, Bogor meminta agar Pemkab Bogor jangan arogan menggusur dan membongkar kios yang bukan permanen yang berjualan oleh-oleh khas puncak dan hanya berjualan hasil alam dr Bogor seperti pisang, talas dan sejenisnya. Mereka bermodalkan semangat dan keuntungan yang cukup utk berikan rezeki ke keluarga mereka di kawasan tersebut.

Perwakilan para pedagang, Ir. Dody Achdi Suhada yang juga Wasekjen DPN REPDEM mengatakan, para pedagang di sekitar jalur puncak dan Rest Area Gunung Mas Puncak mendesak agar Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu lebih bijak dan kreatif serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Jangan asal bongkar-bongkar kios tanpa menyelami permasalahan yg ada padahal belum ada langlah preventif dan upaya kreatif yang dilakukan sebagai Pj. Bupati.

“Kami dari perwakilan Pedagang mau sikapi ketidakadilan Pemkab Bogor ini. Hanya menyasar kita-kita sebagai pelaku UMKM bermodal kecil di mana kondisi ekonomi yg saat ini sangat sulit, padahal yang membuat sepi Rest Area tidak lain karena pengelolaannya yang tidak profesional,” ujar tandas Dody, Minggu (23/6/2024).

Dody menuturkan, pihaknya mendapat surat pemberitahuan pembongkaran kios itu kaget, karena tanpa ada komunikasi yang mendalam terlebih dahulu. Padahal jika ada komunikasi yang baik dari pihak Pemkab, masyarakat pelaku UMKM pasti nurut dan tidak akan melawan serta apa yg di rasakan selama menempati berjualan d rest area tersebut yg pastinya akan ada solusi bersama dan tidak ada analisa sepihak

“Kita dapat surat (pemberitahuan pembongkaran) itu. Kita tak melawan kalau mau dibongkar, asalkan ya jangan main bongkar-bongkar aja hanya dengan prosedur normatif Dengan alasan membongkar ke UMKM karena Rest Area yang diberikan PUPR itu sepi pedagang tidak mau menempati padahal kami saat pembukaan pertama mendukung dan kami menempati selama menempati pendapatan kami tidak ada mencari 50 rb pun sulit selama 1 bulan lebih menempati. Kenapa sepi? Kenapa sepi itu bisa kita kaji bersama antara pedagang,pihak pengelola dan perwakilan dari BUPATI ,Ya karena Pemkab Bogor selaku pengelola tidak profesional. Lalu kenapa PKL yang jadi sasaran,” tandasnya.

Ia juga menilai Pemkab Bogor arogan dan bertangan besi. Jika kreatif, mestinya dipikirkan bagaimana caranya agar pengunjung ke rest area ini bisa ramai. Bukan sebaliknya, membuat kebijakan yang justru membuat orang malas berkunjung .

“Pemkab Bogor cuma mengelola saja kok tak sanggup. Kalau profesional gak bakalan sepi. Lagian gimana mau ramai, belum apa-apa pengunjung udah dikenakan uang parkir Rp5000 per jam, kalau dua jam Rp10.000. padahal ini kan Rest area, bukan kawasan wisata. Orang ke sini cuma istirahat, kemudian lanjutkan perjalanan. sekalian mau tamasya. Jadi jangan dibebani bayaran yang akhirnya menghambat para pengunjung utk masuk ke rest area puncak,” ungkapnya.

“Kami dari perwakilan pedagang ingin menegur Pj. Bupati Bogor, kalau jadi bupati kreatif dikit dong. Jangan main bongkar. Kita bukan penjajah. Kita ini masyarakat yang kalau diajak bicara baik-baik pasti mau dengarin kok,” ungkap Dody.

Ia juga merasa miris, karena dalam pembongkaran kios para oedagang ini akan dikerahkan aparat sampai 450 personel ini rakyat apa mau di ajak perang yg obyektif aja lah kita bukan d wilayah konflik sampai segitunya

“Ini yang membuat kita tak habis pikir. Nanti aparat turun buat mengusir rakyat yang berusaha. Plt. Bupati malas kerja dan tidak mau selami masalah. Gak mau mendekati pedagang sampai mau mengerahkan ratusan aparat. Padahal kalau kita diajak bicara, kita pasti mau kok pindah. Gak perlu keluarin aparat segala mereka aparat punya anak istri yg menunggu d rumah dan pun sama menunggu ayahnya pulang membawa rezeki utk bisa bersekolah dan hidup layak,” tuntas Dody.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *