Pasca Cabut Izin Perusahaan Tambang, Irwan Minta Pemerintah Terbitkan Moratorium

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Pasca mencabut izin Tambang, Kehutanan dan Perkebunan sebaiknya Jokowi menerbitkan moratorium perizinan di lahan dan kawasan hutan tersebut. Jangan sampai izin itu dicabut hanya jadi bancakan para oligarki di sekeliling istana.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Irwan kepada para wartawan, Selasa (11/1/2022).

“Itu sih namanya sami mawon. Keluar dari kandang buaya masuk kandang singa,” kata Irwan.

Menurut Irwan, kebijakan tersebut akan efektif jika disertai dengan moratorium perizinan. Apalagi MK juga meminta agar UU Cipta Kerja (Ciptaker) diperbaiki dulu.

“Sembari menunggu perbaikan UU Ciptaker maka dilakukan evaluasi terkait lahan dan kawasan izin-izin yang dicabut itu mana nantinya yang akan dikelola oleh negara dan mana yang akan dikelola kelompok masyarakat,” tutur Wakil Sekretaris F-Demokrat DPR RI ini.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Kaltim ini mengingatkan pemerintah tidak perlu terburu-buru berikan ijin pengelolaan baru terhadap lahan dan kawasan hutan hasil pencabutan itu.

“Tentu kita ingatkan pemerintah, jangan sampai dibagi-bagi untuk kepentingan kontestasi pilpres kemarin atau yang akan datang. Justru kita harapkan pengelolaan sumber daya alam ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Irwan.

Related posts