PDIP Tolak Penundaan Pleno Rekapitulasi Suara PPK dan Minta Audit Forensik SIREKAP

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Jakarta, LiraNews.com – DPP PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menolak tegas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda atau menghentikan sementara rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Surat Pernyataan Penolakan PDIP itu dikeluarkan secara resmi, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wiryanto alias Bambang Pacul.

Read More
banner 300250

PDIP menegaskan tak ada relevansi penundaan proses pleno rekapitulasi suara dengan persoalan pada alat bantu penghitungan berupa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

“Kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan,” demikian ditegaskan dalam surat tersebut.

DPP PDIP menilai KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK, karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa, alias tidak terdapat kondisi darurat.

Bersamaan dengan itu, PDIP juga meminta agar permasalahan kegagalan SIREKAP sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara /C.Hasil sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

‚ÄúRekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali”

“PDI Perjuangan secara tegas Menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 diseluruh jenjang tingkatan pleno,” demikian ditegaskan.

Lebih jauh PDIP juga MENOLAK sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK, karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektifitas-efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/ publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” demikian ditegaskan dalam Surat Resmi DPP PDI Perjuangan tertanggal 20 Februari 2024.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *