Pejabat KLHK Diperiksa dalam Pengembangan Kasus Korupsi PT Duta Palma Group yang Merugikan Negara Rp78 Triliun

Korupsi (Ilustrasi)

Jakarta, LiraNews.com – Kejaksaan Agung RI memeriksa satu pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau.

Kasus ini ditengarai telah merugikan negara hingga Rp78 Triliun, dan telah menjatuhkan vonis pidaka kepada konglomerat Surya Darmadi Alu 16 tahun penjara serta uang pengganti Rp2,2 Triliun.

Read More

Sebelum memeriksa pejabat KLHK, Kejagung juga telah memeriksa tujuh saksi yakni RA, HS, BP, HH, FI, H, dan PM.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan dilakukan penyidik Jampidsus terhadap Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, KLHK berinisial HH, pada Kamis (25/1/2024) kemarin.

“Saksi yang diperiksa yaitu HH selaku Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,” ujar Ketut Sumedana pada Jumat (26/1/2024).

Kendati demikian, Ketut Sumedana tidak merinci lebih jauh hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi tersebut. Ia hanya mengatakan pemeriksaan dilakukan guna melengkapi berkas perkara dalam tindak pidana dimaksud.

“Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu,” jelasnya.

Kasus ini menyeret konglomerat Surya Darmadi Alu yang telah divonis hukuman pidana. Di tingkat kasasi, Surya Darmadi dijatuhi pidana penjara 16 tahun dan pidana uang pengganti senilai Rp2,2 triliun.

“Penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pengembangan dari fakta-fakta persidangan dalam perkara dimaksud atas nama Terpidana Surya Darmadi,” jelas Ketut Sumedana.

Related posts