Maros, LiraNews – Pelantikan dan pengambilan Sumpah Anggota dewan Terpilih periode 2019-2024. KPMP Maros Mewarnai Dengan Aksi Demonstrasi Damai Dilapangan Pallantikang Kelurahan pettuadae kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Selasa (20/8/2019).
Sekertaris Kpmp Kabupaten Maros, Alfian Palaguna mengatakan, ada minset dalam kepala pemangku kebijakan yang perlu diubah, ketika jabatan itu di anggap sebagai hadiah bukan amanah.
Dapat terlihat jelas, Pasca pelantikan dan pengucapan sumpah di lapangan palantikang maros, Kantor DPRD yang sudah siang hari masih terlihat sepi, seperti biasa alasan klasik, perayaan jamuan makan-makan.
“Kalo benar demikian sekiranya mereka seperti mendapatkan hadiah dan atau mirip siswa Sekolah Dasar merayakan Hari kenaikan kelas,” ujarnya.
Bahwa, mengingat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014 – 2019 yang mereka anggap jauh dari harapan masyarakat. Banyaknya persoalan yang muncul akibat lemahnya fungsi controling DPRD Maros Terhadap Pemerintah.
Hal ini Alfian anggap wajar, mengingat masing-masing Pimpinan Eksekutif (Bupati) dan legislatif (DPRD) Kabupaten maros memiliki latar belakang warna yang sama.
“Sehingga fungsi controling DPRD terbilang mandul terhadap Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal pengawasan,
Hal ini lumrah dalam kajian Politik Dan Hukum,” ucap Pian.
Alfian menjelaskan Terkait Aksi unjuk rasa yang kami lakukan, Kami bermaksud mengingatkan kepada wakil rakyat yang baru (Periode 2019 – 2024) bahwa ada sumpah dan amanah yang harus mereka jalankan. Bahwa mereka bekerja berdasarkan kepentingan masyarakat banyak, bukan yang lain. Bahwa wakil rakyat seharusnya dekat dan peduli terhadap rakyatnya.
Alfian Menegaskan Harapannya agar Ketua DPRD yang baru lebih baik lagi, di periode kepemimpinan DPRD Maros yang baru ini, meminta agar wakil rakyat bisa tahu dan sadar betul akan kedudukan, tugas, dan fungsinya.
“Dengan adanya pergantian warna dalam posisi ketua, kami juga mengharapkan Agar DPRD Hari ini Menjadi controling yang berperan Aktif sebagai oposisi terhadap lembaga eksekutif dalam hal ini Bupati Maros agar terciptanya penyeimbang sebagaimana adanya konsep Trias Politika “Check and balances” dalam konteks keindonesiaan hari ini,” tegasnya. LN-RED
