Pembahasan RUU Omnibus Ciptaker, Baleg DPR RI Tuntaskan Lebih Dari Separuh DIM

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menuntaskan lebih dari separuh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/8/2020).

Read More

banner 300250

“Mengapa kok cepat? Karena lebih dari separuh DIM itu DIM yang bersifat tetap. Ya kalau DIM yang bersifat tetap kan untuk apa kita bahas,” kata politisi yang akrab disapa Awiek tersebut.

Jadi, Awiek mengibaratkan, pemerintah mengusulkan misalnya 1 pasal ada 5 ayat ternyata pemerintah hanya mengajukan perubahan di ayat 5.

“Sebagai sebuah tahapan legal drafting itu ayat 1-5 itu dimasukkan semua karena dimasukkan ke dalam DIM-nya pemerintah oleh fraksi ditanggapi semua sehingga panjang, padahal yang 1-4 tidak mengalami perubahan. Maka yang dibahas ayat 5 saja,” jelasnya.

Awiek mengungkapkan, hari ini sedang dipresentasikan oleh pemerintah terkait klaster perizinan khususnya di bab 3 terkait perizinan-perizinan.

“Kembali ke yang tadi pertanyaan terkait dengan tim kerja, bukan panja (panitia kerja -red) dengan teman-teman buruh itu sebagai tempat kanalisasi bagi teman-teman pekerja untuk menyampaikan aspirasinya yang lebih mengerucut lagi,” ujar Wasekjen DPP PPP ini.

Menurut Awiek, pada pembahasan di tim kerja, tidak hanya berdebat tetapi para buruh dan serikat pekerja telah menyiapkan beberapa alternatif.

“Contoh ketentuan pasal ini draf RUU-nya berbunyi seperti ini. Jadi disandingkan ketentuan lamanya begini, ketentuan dari serikat pekerja seperti ini, nah itu didiskusikan. Disampaikan pada kita sebagai bahan masukan ketika membahas dalam Panja Ciptaker,” ucapnya.

Awiek mengatakan, meskipun tim kerja itu bukan formal di bawah panja tetapi paling tidak hasil diskusi di situ menjadi gambaran bagi para anggota panja ketika nanti membahas klaster ketenagakerjaan.

“Karena klaster ketenagakerjaan akan dibahas dipaling akhir, setelah selesai semua baru klaster ketenagakerjaan dibahas,” tukas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Awiek menegaskan, hasil pembahasan tim kerja tidak otomatis menjadi pilihan dalam menyusun RUU di panja.

“Terus apakah otomatis yang hasil tim kerja, saya tidak mengatakan otomatis tetapi menjadi salah satu acuan yang lebih kongkret karena nanti kembali ke masing-masing fraksi untuk memasukkannya ke DIM-DIM fraksi,” tuturnya.

Awiek menyebut, ketika fraksi itu menyusun DIM-nya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, fraksi-fraksi itu memiliki gambaran konkret apa yang diinginkan oleh para pekerja.

“Itu sudah sangat maju dibandingkan hanya aksi-aksi di depan Gedung DPR diterima audiensi didengarkan tapi tidak masuk dalam content, tidak masuk substansi. Tapi kalau 2 pertemuan ini cukup progresif diskusinya dan cukup produktif,” terangnya.

Yang patut diingat, tambah Awiek, tim kerja itu bukan panja. Tim kerja hanya sebagai kanalisasi untuk mendengarkan.

“Karena begini serikat pekerja tidak bisa masuk ke Panja karena UU-nya itu telah mengatur hal itu. Dalam UU itu RUU Ciptaker ini hanya dibahas oleh pemerintah, DPR, dan DPD. Yang memutuskan pemerintah dan DPR,” sambungnya.

Sampai saat ini Awiek mengaku, belum ada kesepakatan antara tim kerja DPR RI dengan para serikat pekerja dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini.

“Maka kita buat tim kerja untuk mendengarkan pendapat-pendapat. Belum ada kesepakatan, jadi baru sebatas mendiskusikan di internal tim kerja bersama para serikat pekerja,” pungkas legislator asal Dapil Jatim XI ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60