Pembayaran Remunerasi Tanpa Dasar Hukum oleh Oknum Direksi RSMH

JAKARTA – Pemberian Remunerasi tanpa dasar hukum yang jelas harus segera dihentikan dan jangan dibiarkan makin berlarut-larut.

Disinyalir manipulasi-manipulasi seperti ini Terjadi hampir di semua rumah sakit vertikal se-Indonesia dimana muaranya (diduga, red) diatur oleh Staf Ahli Menteri bidang Hukum Dr. Sundoyo ,SH , M.KES.

Read More
banner 300250

Sundoyo yang dulu cuma mantan Satpam di kementrian saat tulisan ini kami buat masih merangkap jabatan sebagai kepala Biro SDM di Kementerian Kesehatan RI.

Ia adalah tangan kanan dari Wamen kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.

Wamenkes Dante saat ini merangkap sebagai pengajar dan peneliti, pernah bertugas sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia, Ketua Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) – Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Dante yang juga Ketua Himpunan Studi Obesitas menggunakan Sundoyo sebagai bumper (tameng/pelindung, red) dalam memaksakan berbagai kebijakan yang cendrung tidak bermanfaat dan monumental.

Apakah kebijakan remunerasi yang pernah diinisiasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan telah dieksekusi pada bbrp lembaga negara dan kementerian (termasuk kementerian keuangan RI) merupakan kebijakan yang benar, tidak ngelindur dan bukan manifestasi dari korupsi berjemaah yang saat ini menyebabkan hancurnya perekonomian Indonesia.

Faktanya, telah terjadi manipulasi Perhitungan remunerasi di RSMH,* dimana pembayaran bulan februari untuk Januari, pembayaran Maret untuk Februari dan April untuk maret 2023 ditaksir sekitar Rp24 miliar.

Dana itu (diduga) dilakukan oleh oknum direksi RSMH untuk memperkaya diri dan kelompok secara berjemaah oknum-oknum di lingkungan rumah sakit vertikal itu. Demi membungkam berbagai kebijakan lain yang nyeleneh dari para direksi di RS vertikal tersebut.

pemberian remunerasi oleh oknum direksi RSMH itu dilaksanakan tanpa dasar (payung) hukum yang jelas, _tindakan seperti ini harus segera dihentikan dan jangan dibiarkan makin berlarut-larut_.

Lebih gila nya lagi, remunerasi itu dieksekusi oleh pejabat yang tidak berhak untuk melaksanakannya.

Remunerasi ini di inisiasi langsung oleh Dirut RSMH, dr. Siti Khalimah Sp.KJ, MARS, bersama-sama pejabat direksi RSMH dimana per tgl. 9 Maret 2023.

Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dab Penunjang RSMH yang sebelumny dijabat oleh dr. Marta Hendry Sp.U (K) MARS sesuai SK. Dirjen Pelayanan Medik (dr. Azhar jaya ,SKM ,MARS telah digantikan oleh dr. Rizal Sanip tetapi atas restu Khalimah semua proses pembayaran remunerasi dan penandatanganan kontrak perjanjian dgn pihak ketiga atau vendor.

TETAP dilakukan oleh pejabat lama yaitu dr. Marta Hendry Sp.U (K) MARS. Hal ini selain para direksi itu sudah meng-ingkari SK. DIRJEN Pelayanan Kesehatan yang memangsk nya sdh diterbitkan juga membuat semua proses administrasi /keuangan yang mengikutinya per tanggal 9 Maret 2023 menjadi tidak SAH serta L tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, atau dengan kata lain Khalimah sengaja membiarkan stafnya melakukan korupsi, mengingat kebijakan termaksud sesungguhnya melanggar aturan dan hukum.

Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak aparat terkait dalam hal ini “langsung kepada Sundoyo” tetapi hingga saat ini Belum Direspon secara positif.

Untuk itu kami akan mengawal proses ini hingga ke meja hijau dan berkekuatan hukum yang tetap “agar ada efek Jera kedepan jangan ada lagi pejabat yang Arogan semau nya sendiri mengatur tata kelolah pelayanan publik.

Oleh: GUNARJO, SH

Kader Lapangan Barisan Puan Maharani untuk Indonesia

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *