Pemecatan Salah Seorang Komisioner KPU Jadi Introspeksi Diri

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait pemecatan salah seorang Komisioner KPU Eva Novida Ginting Manik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (18/3/2020).

“Kami masih mempelajarinya secara lebih mendalam. Sesuai Undang-Undang (UU), putusan DKPP itu memang final dan mengikat,” ujar Dolly biasa disapa, Kamis (19/3/2020).

Menurut Doli, dalam kasus harus ada penjelasan lebih lanjut apakah memang telah terjadi pelanggaran etik yang kewenangan penilaiannya menjadi domain DKPP.

“Namun dari informasi yang saya dapat sementara ini, saya menilai bahwa dalam kasus ini memang perlu ada penjelasan lebih lanjut apakah telah terjadi adanya pelanggaran etik yang memang kewenangan penilaiannya ada di DKPP atau masalah penafsiran hukum. Karena masalah yang disidangkan itu berawal dari putusan MK yang juga final dan mengikat, yang pada akhirnya bisa tak final dan mengikat, karena telah ditafsirkan oleh Bawaslu,” kata Ketua DPD Golkar Sumut tersebut.

Doli mengimbau, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus mengintrospeksi diri secara kelembagaan. “Untuk itu saya kira, langkah yang paling tepat saat ini, masing-masing lembaga, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP secara kelembagaan harus introspeksi diri,” imbuhnya.

Doli mengatakan, dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menggali keterangan secara rinci.

“Dalam waktu dekat yang memungkinkan, kami Komisi 2 akan mengundang DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk kami minta keterangannya secara rinci,” ungkapnya.

Doli mengaku, pihaknya berharap agar seluruh elemen penyelenggara Pemilu tersebut bisa tetap solid.

“Tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan tidaklah mudah, selain akan menghadapi Pilkada Serentak September mendatang, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi corona, yang sedikit atau banyak pasti dapat mengganggu setiap aktivitas manusia, termasuk tahapan Pilkada,” terangnya.

Akan jauh lebih baik, tegas Doli, bila semua pihak, terutama para penyelenggara Pemilu menghindari terjadinya kegaduhan.

“Bila masalah ini tidak terjelaskan dengan baik, saya khawatir akan terjadi demoralisasi dan dapat mengganggu kenyamanan bekerja bagi para penyelenggara di daerah, dan itu pasti akan mengganggu tahapan Pilkada,” jelasnya.

Doli menerangkan, apabila Komisioner KPU nantinya hanya tinggal berjumlah 5 orang saja – mengingat sebelumnya salah seorang Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPU akibat dugaan suap – maka beban kerja para komisioner tersebut akan bertambah berat.

“Komisioner yang diberhentikan kemarin saja belum terganti. Bila tinggal 5 komisioner pastilah beban kerja kepada mereka akan tambah berat,” tegasnya.

Doli mengungkapkan, Komisi II DPR RI akan mengambil pelajaran berharga dari kasus ini, khususnya dalam penyempurnaan UU Pemilu yang akan datang

“Yang terpenting dari kasus ini, kami Komisi 2 akan mengambil pelajaran berharga dan menjadi bahan evaluasi kami terhadap keberadaan, fungsi, tugas, dan kewenangan para lembaga penyelenggara di dalam penyempurnaan UU Pemilu yang akan datang,” tutup anggota DPR RI asal Dapil Sumut 3 tersebut. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60