Pemprov Maluku Utara Dinilai Gamang Terkait Usulan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi

Gravatar Image
  • Whatsapp

Koordinator EKP Kota Sofifi, Iradat Ismail mengatakan, kegamangan Pemprov Maluku Utara itu terlihat dari maju mundurnya perencanaan, sehingga agenda kunjungan 10 menteri ke Sofifi pun ikut tidak jelas.

Sebelumnya, 10 menteri dijadwalkan melihat langsung rencana pembangunan Kawasan Khusus Kota Sofifi, namun hingga kini rencana itu masih belum jelas kapan terlaksana.

“Ini semua bagian dari proses evaluasi Pemprov Maluku Utara yang terkesan instan dalam menawarkan konsep kawasan khusus Kota Sofifi,” kata Iradat, Rabu (16/6/2021).

Iradat yang juga mantan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara menyebut masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya aspirasi masyarakat terkait batas wilayah pengembangan kawasan khusus yang tidak di masukan dalam proses pengusulan.

“Bahkan pihak Kesultanan Tidore pun angkat suara terkait batas wilayah ini. Namun Pemprov dan Pemkot Tikep hanya diam membisu seperti tidak menghiraukan aspirasi masyarakat,” jelas Iradat.

Selain itu, ia mengatakan ada juga persoalan internal pengelolaan pemerintahan Gubernur Maluku Utara yang terkesan semrawut, yaitu dengan adanya beberapa proyek pemda yang bermasalah.

“Salah satunya seperti pembangunan perumahan ASN. Ini juga harus menjadi catatan,” tegasnya.

Menurut Iradat, segala persoalan yang terjadi di Sofifi saat ini harus dibereskan, karena pengembangan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi sudah pasti membutuhkan dana dari pemerintah pusat yang besar.

“Harus ada pengelolaan keuangan dan kinerja yang profesional,” tandas Iradat yang mengaku sudah mendapatkan data terkait rencana anggaran pengembangan kawasan khusus Sofifi tersebut.

“EKP akan mengawal dan terus memperjuangkan agar Dua Kecamatan Oba Timur dan Oba Selatan tetap kasuk dalam prioritas pengembangan kawasan Khusus Ibukota Sofifi,” jelasnya.

Terakhir, Iradat berharap lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, BPK dan KPK juga turut serta melakukan pengawasan terhadap proses Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara.

“Kami minta juga Gubernur harus melakukan evaluasi dan pembenahan atas ketidakjelasan jadwal kunjungan 10 menteri ke Sofifi,” tuntas Iradat.

Related posts