Pemuda Desa Makatian Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Camat Wermaktian, Ini Sebabnya

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Pemuda Desa Makatian secara resmi mengajukan mengajukan “Mosi Tidak Percaya dan Penolakan Hasil Seleksi Perangkat Desa Formasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa Makatian tahun 2020” yang telah dilsanakan tahun pada tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu.

Dalam surat yang disampaikan kepada Camat Wermaktian dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pemuda Desa Makatian menolak hasil seleksi yang ditetapkan 3 (tiga) orang pemenang seleksi yaitu : Jhon Kudmasa, Swingli Huninhatu dan Marselpat Rumkedi.

Ketiga pemenang seleksi tersebut, diduga melanggar syarat seleksi perangkat desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yaitu syarat usia maksimal dan syarat pendidikan minimal.

Disinyalir, ketiga pemenang seleksi yang telah ditetapkan Camat Wermaktian adalah cacat administrasi karena usia atau umur ketiga pemenang seleksi tersebut telah melampaui syarat maksimal usia yang ditetapkan dalam undang-undang dan termasuk juga syarat minimal pendidikan tersebut diatas.

Terkait surat Pemuda Desa Makatian tentang “Mosi Tidak Percaya dan Penolakan Hasil Seleksi Perangkat Desa Makatian, tanggal 14 Agustus 2020 tersebut diatas, ditanggapi Bob Kudmasa, S.H, salah satu putra Desa Makatian yang saat ini berprofesi sebagai pengacara di kota Surabaya. Bob mengaku mendukung penuh Pemuda Desa Makatian untuk menolak hasil seleksi Perangkat Desa Formasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa Makatian tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2020 lalu, apabila terbukti benar Cacat Administrasi.

“Kami mendukung surat Pemuda Desa Makatian tersebut, karena secara hukum, jika kedua syarat (syarat usia maksimal dan syarat minimal pendidikan) tersebut diatas yang diatur dalam undang-undang, tidak terpenuhi dalam proses seleksi, maka pemenang seleksi yang telah ditetapkan tersebut harus gugur demi hukum karena cacat administrasi. Jangankan ditetapkan sebagai pemenang seleksi, ditetapkan sebagai peserta seleksi pun harusnya tidak boleh karena ada syarat yang tidak terpenuhi tersebut, “kata Bob.

Lebih lanjut Bob mengatakan, jika syarat usia/umur maksimal harus dibuktikan dengan salinan akte lahir, kemudian syarat pendidikan minimal. Juga dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir, maka dalam tahap ini proses pembuktian administrasi (dokumen) telah tuntas dilaksanakan oleh penyelenggara seleksi dan calon peserta seleksi.

Dengan demikian, jika dipertanyakan oleh Pemuda Desa Makatian tentang kedua syarat tersebut, diduga ada indikasi pelanggaran yang terjadi pada proses tersebut, yaitu: Pertama, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen jika benar ketiga peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi tersebut memalsukan dokumen terkait dengan syarat usia dan syarat pendidikan.

Menurutnya, kalau sudah cek dan verifikasi dokumen persyaratan oleh penyelenggara seleksi dan calon peserta dan si calon peserta dinyatakan lolos seleksi, namun kenyataan aktual, misalnya soal syarat umur saja ketiga orang tersebut tidak sesuai.

“Maka dari itu, ada dugaan pemalsuan dokumen disitu, sehingga si calon peserta ini dinyatakan lolos untuk seleksi.
Jika terbukti benar ada pemalsuan dokumen pada proses tersebut, maka itu perbuatan pidana, sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum, “tegas Bob.

Kedua, tambah Bob, dugaan lain adalah penyelenggara seleksi dengan sengaja mengabaikan atau meniadakan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, demi meloloskan dan menetapkan pemenang seleksi tersebut.

Praktek ini pun termasuk dugaan pelanggaran pidana karena penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara seleksi (pejabat pemerintah), maka perlu juga di tindak lanjuti. Syarat lain misalnya, kemampuan menguasai Teknologi Informasi Komputer (TIK) khususnya Microsoft Word dan Microsoft Excel.

Syarat ini katanya, perlu pembuktian juga, karena syarat ini berhubungan dengan kemampuan SDM lain yang dimiliki si calon peserta. Karena terkait dengan teknologi, maka syarat ini pun harus dibuktikan. Misalnya, sertifikat kursusnya, kapan dia kursus, dimana dia kursus, dan lain-lain.

“Jadi jelas. Jangan sampai syarat-syaratnya dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tetapi justru tidak dijalankan oleh penyelenggara seleksi. Ini kan tidak benar, “katanya.

Bob mengungkapkan, pada prinsipnya pihaknya mendukung siapa pun untuk menduduki jabatan dimaksud. Asalkan pada prosesnya dilakukan dengan baik dan benar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian mencerminkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat Desa Makatian.

Senada dengan hal tersebut, Jamal Huninhatu, salah satu warga Desa Makatian di Jakarta, juga menyampaikan dukungan terhadap surat “mosi tidak percaya dan penolakan hasil seleksi perangkat desa Maktian tersebut.

“Kami mendukung langkah Pemuda Desa Makatian untuk memproses hal tersebut. Jika terbukti tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hasil seleksi tersebut patut di batalkan. Tujuannya, agar ada rasa keadilan bagi masyarakat, “kata Jamal.

Sebagai masyarakat Makatian, pihaknya meminta kepada Camat Wermaktian untuk meninjau kembali aturan yang ada. Jangan sampai hal ini melanggar aturan yang dibuat dalam undang-undang dan/atau sengaja mengamankan jabatan tersebut kepada orang yang secara persyaratan tidak sesuai.

Selain itu, untuk menanggapi dan menyelesaikan protes yang disampaikan Pemuda Desa Makatian tersebut secara bijak, karena alasan protes yang disampaikan berdasar sesuai aturan dalam undang-undang.

“Jika hasil seleksi tersebut dibatalkan, maka untuk selanjutnya dilakukan seleksi ulang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Silahkan dilakukan demi rasa keadilan bagi masyarakat Makatian, “pungkas Jamal.

Diketahui, adapun syarat usia atau umur minimal calon perangkat desa yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu pada Pasal 50 Ayat 1 item B, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Pasal 65 ayat 1 item B, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Pasal 2 Ayat 2 item B, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang dengan tegas menyatakan, “usia perangkat desa minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun”.

Selanjutnya, syarat tersebut diperkuat dalam pengumuman seleksi perangkat desa yang diumumkan oleh penyelenggara seleksi pada brosur pengumuman yaitu, “usia paling rendah 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat pendaftaran dan dibuktikan dengan salinan akte kelahiran”.

Kemudian syarat minimal pendidikan calon perangkat desa yaitu pada Pasal 65 ayat 1 item A, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Pasal 2 Ayat 2 item A, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang Pengkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan, “berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat”.

Aturan ini juga diperkuat dalam pengumuman seleksi perangkat desa yang diumumkan oleh penyelenggara seleksi pada brosur pengumuman yaitu: “berpendidikan minimal SMA/sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir”. LN-AZA.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60