Pemuda LIRA Riau Kecam Pengusaha Galian C, Abaikan Keselamatan Masyarakat Dan Merusak Lingkungan

Gravatar Image
  • Whatsapp

Pekanbaru, LiraNews – Aktivitas pertambangan Galian C tepatnya di Dusun II Sei Putih Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar membuat resah masyarakat setempat.

Hal tersebut di sampaikan oleh Sekretaris DPW Pemuda LIRA Provinsi Riau Bung Galuh, “Kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan juga sudah melihat langsung ke lapangan bahwa di desa Kualu Nenas masyarakatnya merasa di rugikan akibat adanya aktivitas Galian C ini ucap Galuh kepada LiraNews, (22/7/21)

Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa masyarakat juga menduga jika galian C tersebut belum mempunyai izin operasional dari pemerintah atau di duga Ilegal. Hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan Perda, tambahnya.

Salah seorang warga setempat berinisial HR mengeluhkan di areal galian C tersebut banyak lobang besar yang sudah di genangi air seperti kolam. “Apalagi anak-anak kami sering bermain di sekitar lokasi tersebut jika tengelam mereka siapa yang tanggung jawab?” ucap warga yang tak mau di sebut kan namanya tersebut.

Informasi yang diperoleh aktivas galian C di dusun itu dilakukan oleh warga setempat yang diketahui pemiliknya berinisial AZ, Nama pemilik ini Berdasarkan surat rekomendasi tentang usaha galian C yang ditanda tangani Aparatur Pemerintahan setempat.

Sejumlah Tokoh masyarakat Desa setempat pun meminta bupati Kampar bertindak terkait Aktivitas yang meresahkan ini dan juga meminta galian C tersebut segera ditutup, karena dampaknya sudah sangat jelas, seperti, merusak akses jalan utama dan lingkungan bahkan ada beberapa warga yang mengaku bahwa rumah kediamannya retak akibat hilir mudik kendaraan pengangkut bahan material.

“Jika tuntutan masyarakat tidak ditanggapi, masyarakat akan melakukan aksi seperti memblokir jalan,” ungkap salah satu warga.

Sekretaris DPW Pemuda LIRA ini pun menyebutkan bahwa sudah seharusnya pengusaha wajib memperhatikan wilayah operasional usahanya dan harus mentaati peraturan perundang-undangan dan tidak mengabaikan kewajiban perusahaan sebagaimana yang telah di atur oleh perundang-undangan.

“Misalnya mulai dari memperhatikan aspek lingkungan, kewajiban pengusaha terhadap wilayah pasca tambang dll, ujarnya.

Hingga berita ini di buat pihak terkait lainya belum dapat di konfirmasi. LN-Zerry

Related posts