Pendiri LSM LIRA: Proses Hukum Pemakai Logo Lama LSM LIRA Ilegal

Padangsidempuan, LiraNews — Pendiri, penggagas, sekaligus Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal menginstruksikan kadernya untuk memproses hukum siapa pun yang memakai/menggunakan Logo Merek LSM LIRA LAMA secara illegal di luar peruntukannya.

Logo merek LSM LIRA LAMA telah dilindungi Haki (Hak Kekayaan Intelektual) Kemenkumham di Kelas 45 (sosial kemasyarakatan, LSM, dll).

Hal tersebut disampaikan pria berdarah Madura-Batak itu saat melakukan rapat konsolidasi dan koordinasi LSM LIRA se Sumatera Utara di Padangsidempuan.

Pernyataan tersebut juga disampaikan secara terbuka dihadapan Walikota Padangsidempuan Irsan Nasution dan Muspika saat melakukan pelantikan Bupati dan Walikota LSM LIRA se Tabagsel belum lama ini.

Menurut peraih Rekor Muri sebagai penggagas dan pendiri LSM LIRA itu, sejak diterbitkannya Serifikat Logo Merek LSM LIRA LAMA pada bulan Mei tahun 2019 oleh Kemenkumham di Kelas 45 (Peruntukannya untuk kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, dll) maka Logo Merek LSM LIRA LAMA telah memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu siapa pun yang menggunakannya secara illegal merupakan pelanggaran hukum (UU Merek No.20 Tahun 2016).

Dikatakan untuk memperjuangkan hak intelektualnya, Dewan Pendiri lebih dari empat tahun bertarung dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik “LOGO LSM LIRA LAMA” (Padahal logo itu sudah dimiliki dan dipakai sejak tahun 2005).

Kemenkumham akhirnya Mei 2019 menerbitkan Sertifikat Merek Logo LSM LIRA LAMA di Kelas 45 yang diperuntukkan untuk aktivitas Organisasi Sosial Kemasyarakatan (LSM) atas pendaftaran yang dilakukan Dewan Pendiri LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal.

Sementara Menkumham juga menerbitkan Sertifikat Logo dengan merek logo yang sama dengan Logo LSM LIRA LAMA milik HM. Jusuf Rizal kepada Pendaftar lain yaitu Yudi Komarudin (yang mengaku pemilik Logo LSM LIRA LAMA dengan mendaftar 4 Maret 2016 ke Kemenkumham) di Kelas 35 dengan peruntukannya adalah kegiatan Survey dan Public Relation (Usaha). Bukan kegiatan organisasi/sosial/LSM.

“Jadi siapa pun tidak dibenarkan menggunakan LOGO LSM LIRA LAMA untuk dipakai bagi kegiatan organisasi, tanpa seizin pemilik logo. Penggunaan secara illegal memiliki konsekuensi hukum, misalnya ancaman penjara 4 tahun dan denda Rp.800 juta. Gunakan logo sesuai peruntukannya. Untuk kegiatan organisasi yang berhak adalah pemilik Sertifikat di Kelas 45,” tutur Jusuf Rizal

Karena itu, pria yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) itu menginstruksikan kepada seluruh kadernya melaporkan kepada pihak berwajib jika ada pihak lain yang menggunakan LOGO LSM LIRA LAMA untuk kegiatan organisasi.

Menurutnya tidak ada larangan orang berorganisasi, tetapi menggunakan logo milik orang lain yang telah memperoleh perlindungan hukum dengan Sertifikat Haki Kemenkumham di Kelas 45, itu pelanggaran hukum.

Meski LOGO LSM LIRA LAMA telah menjadi miliknya, namun Jusuf Rizal justru tidak menggunakan LOGO LSM LIRA LAMA sebagai simbol untuk kegiatan aktivitas organisasi LSM LIRA. Sejak Bulan Juni 2019, LSM LIRA telah ganti Logo dengan yang baru, yang disebut Jusuf Rizal lebih modern, millenial dan kuat. LOGO LSM LIRA LAMA akan digunakan Dewan Pendiri untuk kegiatan pendidikan, bela negara serta peningkatan Kompetensi Sumbedaya Manusia (SDM).

“Kami ingin bersih-bersih, fokus konsolidasi, pengembangan program dan jaringan. Dengan Logo BARU LSM LIRA, kami melakukan “Re-branding”, Citra dan membangun semangat baru (new spirit). Dalam beberapa tahun ini kami akui gerak LSM LIRA terhambat akibat adanya “Turbulansi Organisasi”. Kini kami dengan kader militan kembali bangkit mendengar, melihat dan berbuat untuk Indonesia yang lebih baik,” tegas Jusuf Rizal

Bagaimana jika ada yang menggunakan LOGO LSM LIRA LAMA untuk kegiatan organisasi karena merasa punya Sertifikat di Kelas 35? Menurutnya di Indonesia sesuai UUD 1945, Pasal 28 menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk berserikat/berorganisasi. Tapi harus sesuai ketentuan dan koridor hukum. Tidak boleh juga melanggar hak hukum orang lain.

“Jadi jika ada yang memakai tidak sesuai peruntukan atau ketentuan, kita akan proses hukum. Pemilik Kelas 45, harus dipakai sesuai peruntukan di kelas 45. Begitu juga di Kelas 35 ataupun Kelas yang lainnya. Merek Logo itu memiliki kelas-kelas, mulai Kelas 1 hingga 45. Jika tidak ada unsur pembeda buat apa pemerintah membuat Kelas Kategori,” tegas kader NU itu. LN-TIM