Penegakan Hukum di Pengadilan Agama Lamongan Tidak Transparan

Lamongan, LiraNews – Sidang gugatan perceraian yang bernomor : 2479/pdt.G/2020/PA.Lmg yg dilaksanakan pada hari Selasa tgl.10 oktober 2020 di Pengadilan Agama (PA) Lamongan berlangsung tidak transparan,ini menunjukkan buruknya kredibilitas hakim dan terkesan tidak profesional dalam menegakan hukum di PA setempat.

Pasalnya pada persidangan yang berlangsung pada hari tersebut, hakim langsung memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam permohonan gugat cerai secara sepihak dan berat sebelah, dan satu (1) kali pertemuan,sidang tersebut lansung diputus/vonis oleh Hakim dengan amar putusan mengabulkan permohonan si Penggugat.

Read More
banner 300250

Padahal, sebagaimana biasanya pada sidang perdana,hakim masih berusaha merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat yang dalam istilahnya (mediasi).Dan selanjutnya hakim memberikan kesempatan pertemuan antara penggugat dan tergugat untuk pertemuan kembali pada sidang selanjutnya,yakni sidang lanjutan minimal sidang ke-2 dan ke-3,jika tidak bisa dipersatukan kembali,barulah hakim memutuskan dengan seadil-adilnya.

Sangat aneh,tindakan Hakim kali ini boleh dikatakan sangat merugikan tergugat cerai bernama Farid Mitra Airlangga Bin Edi Razali,SH yang beralamat di Lingkungan Sidodadi RT.002/RW.005,Kelurahan Sidoharjo,Kecamatan Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan yang digugat Cerai oleh istrinya bernama Siti Musyarofah binti Anwar beralamat di jalan ikan Tombro Gang X Nomor 7 RT.004/RW.006 Kelurahan Sukomuyo,Kecamatan dan Kabupaten yang sama.

Dalam hal ini, istri menggugat cerai terhadap suami yang baru berangkat kerja ke Denpasar, urusan memenuhi panggilan kerja).Dalam istilah lain, suami berangkat kerja,Istri menggugat cerai.

Melihat dari hal tersebut, terlihat jelas hakim PA Lmg, diduga ada indikasi kong-kalikong dengan pihak penggugat cerai pada hari itu. Karena pihak tergugat tidak diberi kesempatan untuk hadir pada persidangan,untuk menyampaikan hak-haknya atau melakukan pembelaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat cerai. “Sehingga hal ini menunjukkan hakim PA tersebut berpihak sebelah pihak, yakni berpihak kepada si penggugat, ada permainan apa ini ?” tanya Farid selaku tergugat.

Selain itu, banyak kejanggalan yang terlihat dalam perkara ini,diantaranya : – bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah pisah ranjang,tapi dikatakan pisah ranjang.-bahwa tergugat (suami) secara rutin memenuhi kebutuhan lahir dan batin,tapi dikatakan tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

Padahal aturannya selama tiga bulan berturut-turut suami tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batin,barulah istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.itupun masih bisa diatur sebagaimana baiknya.Namun tidak demikian yang terjadi di PA setempat.

Tapi yang terjadi kali ini, merupakan suatu yang janggal terjadi di PA Lamongan, bahwa tergugat maupun orang tua tergugat/yang dapat mewakil (suami) tidak diberi kesempatan untuk membela diri tergugat dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Ketika orang tua tergugat konfirmasi melalui petugas loket bagian informasi PA Lamongan pada Senin tanggal 9 Oktober 2020, petugas loket mengatakan, “bahwa besok pada tanggal 10 November sidang nya tidak bisa diwakili orang tuanya,jadi harus si tergugat yang menghadiri sidangnya,pak.”

“Kalau dia /tergugat masih kerja di denpasar/Bali,ya..itu itu resikonya..pak..?” terang petugas loket informasi kepada orang tua tergugat saat itu.

Maka, tergugat mohon kepada Ketua PA Lamongan untuk segera memberikan sangsi administrasi kepada hakim PA Lamongan yang kerjanya tidak transparan dan tidan profesional dalan mengadili perkara tersebut.

“Karena tidak menutup kemungkinan hakim PA Lamongan sering melakukan hal sama tapi belum belum pernah terbongkar kedoknya,” kata tergugat. LN – ABQ/AGS.

Related posts