Pengamat: Ironi Ahok Diperlakukan Istimewa, Pemerintah Bubarkan Hti

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Pemerintah dan Mendagri khususnya dinilai telah memperlakuk istimewa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meskipun sudah menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama.

“Padahal, menurut ketentuan UU wajib dinonaktifkan sementera dari jabatannya,” ujar pengamat politik dan hukum dari The Indonesia Reform, Martimus Amin, Senin (8/5/2017).

Ironinya, kata Amin,  Ahok selalu mendapat perlakuan istimewa, malah terdapat indikasi kuat akan dibebaskan alias hanya divonis percobaan.

Sebaliknya, setelah penangkapan ulama dan aktifis Islam, kini pemerintah mengumumkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Makar yang tidak mempunyai landasan yuridis termasuk pembubaran organisasi tanpa melalui putusan pengadilan,” katanya.

Menurut Amin, semakin jelas bahwa rezim Jokowi dalam policy penegakan hukum selain penuh dusta juga sarat melanggar prinsip supremesi hukum.

Dari catatan sejarah lalu, Amin mengungkapkan, hal ini mirip dengan suasana kejayaan era komunisme yang pada akhirnya bernasib tragis ditumpas oleh TNI dan rakyat.

Sementara itu, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, bahwa organisasinya sedang dizolimi dan dipojokkan oleh pihak-pihak tertentu dan juga pemerintah.

Menurutnya, HTI merupakan organisasi berbadan hukum yang tidak pernah melanggar UUD 1945 maupun pancasila

“Justru yang perlu diperhatikan pemerintah adalah saat ini banyak kegiatan-kegiatan dan tindakan pejabat yang justru secara nyata menentang Pancasila. Penista Al-Quran itu justru menentang pancasila. Tapi pemerintah diam saja,” katanya.

Jadi, lanjutnya, masih banyak yang lebih pantas untuk dipertanyakan untuk soal menentang pancasila di negeri ini.

“Ini tudingan politis. Kita dipojokkan oleh pemerintah. Ini mengulangi masa orde baru,” pungkasnya. LN-AZA

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Mon May 8 , 2017
LiraNews.Com