Pengangkatan Pejabat Iain Bone Diduga Langgar Aturan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LiraNews, Makassar— Pengangkatan wakil rektor dan dekan, kepala bagian maupun sub bagian sejumlah fakultas di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kabupaten Bone, diduga kuat melanggar hukum.

Berdasarkan data yang diterima redaksi, surat keputusan atau SK tentang pengangkatan wakil rektor, dekan, kepala bagian maupun kepala sub bagian oleh Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. A. NUZUL, SH.M.Hum, semestinya mematuhi aturan perundangan yang terkait. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011, ataupun petunjuk pelaksanaan aturan perundangan, yakni Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bone. Namun tidak dipatuhi dan bertentangan dengan standar pangkat maupun golongan.

Misalnya pada pengangkatan wakil rektor ataupun dekan, menurut aturan minimal pangkat/golongan IV/a dengan jabatan fungsional lektor kepala, namun yang diangkat menurut SK masing-masing tidak sesuai, hanyalah pangkat/golongan III/d dengan jabatan sebagai lektor.

Dikonfirmasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, melalui bidang pengawasan wilayah Sulawesi Selatan, Sandi, terkait surat aduan yang masuk sejak beberapa bulan lalu, membenarkan perihal aduan soal pengangkatan wakil rektor dan lainnya di IAIN Bone, namun dirinya berjanji akan menjawab dan sekaligus sudah menindaklanjutinya.

” Surat aduan sudah kami terima dan sudah kami lanjutkan ke bagian auditor, sisa menunggu rekomendasi sekaligus pembentukan tim ke daerah untuk memeriksa terkait laporan,” kata Sandi didampingi rekan sejawatnya.

Pria asal Bandung ini, juga meminta maaf atas keterlambatan penanganan disebabkan oleh banyaknya laporan masuk.

” kami juga minta maaf atas keterlambatan jawaban, ini karena laporan masuk capai dua ribuan. Kami akan kirim jawaban setelah pimpinan (inspektur) tandatangani suratnya, baik via email atau ke pelapor langsung,” tutup Sandi.

Menanggapi hal ini, direktur eksekutif, komite pemantau kinerja eksekutif legislatif yudikatif atau disingkat KPK ELY ELY, Irsyad Djafar, berpendapat jika pengangkatan pejabat yang bertentangan dengan aturan maka ini bukan hanyalah kesalahan administrasi namun diduga kuat ada unsur kesengajaan yang berimplikasi ke pelanggaran pidana.

” Jangan kira ini hanyalah pelanggaran administrasi tapi dapat dijerat dengan pidana korupsi sebab penyalahgunaan wewenang atau abuse of power itu delik korupsi,” tutur Irsyad.

Menurut Irsyad, perlu disikapi serius dikarenakan tindakan tersebut menyimpang dan dapat menjadi pembelajaran bagi yang lain.

” Ini harus diusut tuntas, Inspektorat dapat merekomendasikan ke aparat berwenang untuk pelanggaran pidananya, selain pelanggaran administrasi. Kami akan pantau perkembangan kasus ini, bila perlu rektor dicopot dan disanksi,” tegas pria berdarah Bone – Luwu. LN-IDE

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Sat Jun 29 , 2019
LiraNews.Com