Pengelolaan Dana Desa Perlu Adopsi PNPM era SBY

  • Whatsapp
banner 468x60

Bogor, LiraNews – Pemerintah dinilai sudah sangat bagus tentang pengelolaan dana desa. Mulai dari tahapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.

Hal itu dikatakan Syaipulloh, SPd, salah satu peserta pendamping lokal desa dari Kec. Jonggol terkait acara Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (2/3/2020).

“Sayangnya eksekusi dilapangannya yang masih bertolak belakang. Salah satu sebab lemahnya pengawasan, dan sangsi terhadap pelaku kecurangan dalam hal ini aparatur desa,” ujar Syaipulloh kepada LiraNews, Rabu (4/3/2020).

Dua menambahkan, “kalau saja sistemnya mengadopsi dari PNPM jaman Pak SBY, ceritanya lain, mungkin desa mayoritas sudah maju dan mandiri.”

Sebelumnya, dalam acara raker yang diikuti kepala-kepala desa (kades), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan arahan kepada para Pemerintah Daerah dan Kepala Desa untuk segera membelanjakan dana transfer dari pusat ke daerah agar terjadi perputaran roda perekonomian.

“Saya mengimbau kepala desa untuk tidak lagi gamang dalam mengelola penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.

Dikatakan Mendagri, pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak represif terhadap administrasi pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Hal itu penting dilakukan karena ia meyakini ada sejumlah kepala desa yang mungkin belum paham teknis administrasi pemerintahan.

“Menurut data yang kita miliki, 60 persen Kepala Desa, dengan segala hormat, tidak lulus SLTA. Jika ditemukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa jangan langsung dikenakan tindakan hukum,” ungkap Mendagri.

Untuk itu, pihaknya akan membantu kades yang melakukan kesalahan admistrasi, kecuali jika memang diketahui mereka secara sengaja melakukan penyimpangan dana desa untuk kepentingan pribadi.

“Tapi kalau nyata-nyata, masyarakat pun mengeluhkan misalnya mengatakan kami nggak menikmati apa-apa, yang kami perhatikan hanyak kepala desa dan lurah saat turun dana desa sudah beli rumah baru, mobil baru, istri baru. Ini Pak Kapolres, Pak Jaksa pukul, sikat,” pungkas Mendagri. LN-MUS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60