Pengetatan Prokes, Guspardi Gaus: Pemerintah Harus Selalu Koordinasi dengan Pemda

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews– Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta eksekutif pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk memantau dan memastikan protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat di daerah-daerah.

“Pemerintah pusat harus memastikan para kepala daerah baik itu gubernur, bupati, walikota, untuk benar-benar memastikan prokes diterapkan secara ketat di daerah mereka masing-masing. Kan setiap kepala daerah itu juga bertugas sebagai kepala gugus tugas penanggulagan Covid-19 di daerahnya,” kata Guspardi kepada para awak media, Kamis (3/12/2020).

Read More

banner 300250

Guspardi mengingatkan, kerja-kerja menyadarkan publik untuk menerapkan prokes secara ketat harus dikerjakan bersama.

“Masyarakat harus betul-betul disadarkan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, merupakan hal yang harus diterapkan sebagai adaptasi kebiasaan hidup baru, baik ada pilkada ataupun tidak ada pilkada,” ujar politisi PAN ini.

Penyataan Guspardi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah zona merah per 29 November 2020, dari 28 daerah menjadi 50 daerah.

Menurutnya, zona-zona merah tersebut tidak semuanya menggelar pilkada, tapi bagaimanapun, memitigasi agar setiap daerah khususnya daerah yang menggelar pilkada agar tidak mengalami lonjakan kasus positif Covid-19, harus dilakukan dengan serius dan seksama.

“Kuncinya hanya satu, penegakkan prokes secara ketat dan disiplin dimana seluruh pihak harus bahu membahu memastikan pelaksanaan dilapangan dengan sosialisasi yang masif ke seluruh elemen masyarakat,” ujar anggota Baleg DPR RI ini.

Perlu diingat, tandas Guspardi, DPR bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu menyetujui pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk digelar pada Desember 2020, bukan tanpa catatan.

“Catatannya saat itu adalah, harus ada rekomendasi dari gugus tugas Covid-19. Nah, waktu itu Pak Doni Monardo menyatakan OK pilkada bisa digelar asalkan prokes ditegakkan secara ketat dan disiplin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tuturnya.

Terkait anggaran, tambah Guspardi, Komisi II DPR RI pun sudah menyetujui penambahan dana sekitar Rp4 triliun rupiah untuk pemenuhan kebutuhan APD (alat pelindung diri), masker dan lain-lain terkait penyelenggaran pilkada agar aman dari Covid-19.

“Sebagai pengingat, pencoblosan pilkada 2020 tinggal menghitung hari. Tanggal 9 Desember 2020 harus dipastikan aman dari penularan Covid-19 dan partisipasi pemilih dipayakan tinggi meski pandemi,” legislator asal Dapil Sumbar 2 ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60