Penundaan Pilkada Serentak 2020 Perlu Payung Perpu

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penindaan Pilkada Serentak 2020 perlu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak agar segera mengeluarkan Perpu sebagai landasan hukum bagi KPU dalam menerbitkan keputusan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada 2020 di 270 daerah.

“Penundaan Pilkada 2020 mesti menjadi prioritas, karena wabah Covid-19 semakin meluas, dan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem, Sabtu (28/3/2020).

KPU sendiri sudah membuat Keputusan dan Surat Edaran terkait penundaan pelaksanaan beberapa tahapan pilkada.

Diantaranya tahap pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.

“Tentu implikasi teknis dari penundaan ini akan berdampak pada kontinuitas tahapan pilkada lainnya,” jelas Fadli.

Imbas lainnya juga pada perubahan waktu pemungutan suara, karena itu aktivitas inti pilkada. Sebut saja misalnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Diaebutkan: PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”.

“Tentu kalau pelantikan PPS bergeser, maka akan menggeser pula hari pemungutan suara sesuai Pasal itu,” lanjutnya.

Karena pilkada digelar serentak, kata Fadli, maka mestinya dampak penundaan ini tidak hanya dihitung daerah per daerah tapi juga harus dilihat dalam skala keserentakan pilkada.

“Maka kebijakan yang dibuat harus dengan pendekatan nasional, tidak secara parsial daerah per daerah,” tegasnya.

Terkait ketentuan penundaan pilkada, diatur dalam UU Pilkada, berupa Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 1 Tahun 2015, tidak mampu memberikan landasan hukum bagi penundaan pilkada secara nasional.

Aturan itu hanya parsial daerah per daerah terbatas pada wilayah yang mengalami kondisi luar biasa (force majeur), serta harus dilakukan secara bottom up process, berjenjang dari bawah ke atas.

“Maka sudah semestinya ada Perpu untuk mengatur penundaan Pilkada serentak 2020 ini,” tegas Fadli.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60