Jakarta, LiraNews – Berdasarkan data pemerintah tercatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp278,71 triliun sejak Januari hingga 27 Desember 2021. Capaian tersebut setara dengan 97,79 persen dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun. Pemerintah pun menargetkan penyaluran KUR dapat terealisasikan sebesar 99 persen dari target tahun 2021.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp55,06 triliun. Itu artinya dana yang disalurkan sebesar 14,75% dari target tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun.
Dana tersebut telah diberikan kepada 1,26 juta debitur. Total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp412 triliun dengan non performing loan NPL sebesar 0,98%. Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (44,8%) disusul sektor pertanian (30,5%) dan jasa (13,7%).
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, pencapaian penyaluran KUR ini perlu dievaluasi, karena kalau KUR ini tersalurkan dengan baik ke rakyat atau pelaku UMKM, maka seharusnya tidak akan berkembang pembiayaan alternative seperti pinjaman online (pinjol) yang kini mulai meresahkan masyarakat.
“Tak hanya dari bunya yang relatif tinggi tapi juga proses penagihan yang kerap melanggar hukum dan termasuk penyalahgunaan data pribadi konsumen atau masyarakat secara umum,” kata Fauzi kepada para wartawan, Selasa (5/4/2022).
Karenanya, dalam rapat-rapat dengan mitra Komisi XI baik itu OJK maupun pihak perbankan, Fauzi selalu mendorong agar pihak perbankan mempermudah dalam mengakses kredit di perbankan, karena selama ini banyak masyarakat dan pelaku UMKM mengelukan merasa dipersulit dalam mengakses kredit di bank, sehingga mereka pun terpaksa meminjam kredit di layanan pinjaman online.
“Jangan sampai pihak perbankan sengaja mengendepankan dana KUR, dipakai di untuk investasi ke sektor lainnya, bukan disalurkan ke rakyat, karena perlu dievaluasi secara total, agar penyaluran KUR ke depan bisa tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM, sehingga ekonomi masyarakat bisa terus tumbuh dan bergerak,” ujar politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, Fauzi menyarankan perlunya dimaksimalkan kembali peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Fauzi mengungkapkan, tujuan dari BPR dalah untuk fokus melayani masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pelosok dan terpencil yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum.
“BPR memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat,” jelas Fauzi.
Untuk merealisasikannya, tambah legislator asal Dapil Sumsel 1 ini, BPR melayani kebutuhan masyarakat yang umumnya adalah seorang nelayan, petani, pengusaha kecil, pedagang, peternak, hingga pensiunan.
“BPR berfokus kepada masyarakat di wilayah terpencil agar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir,” tutup Fauzi Amro.
