Perda RDTR OSS Harus Rampung pada Mei 2020

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Pemerintah Daerah (Pemda) diharap berkomitmen untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS).

“Penetapan RDTR OSS di 57 Kabupaten/Kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2020,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Penetapan Perda RDTR OSS di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Hadi mengaku optimis target ini akan tercapai jika melihat semangat dan tekad keras para Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Ketua DPRD.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pertengahan 2018 telah mengusulkan 159 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas penyusunan RDTR dalam rangka OSS.

Kemudian pada 2019 telah diprioritaskan sebanyak 57 Kabupaten/Kota dengan nilai investasi potensial untuk didorong percepatan penetapan Perda RDTR OSS.

Hal ini dilajukan melalui bantuan teknis dari Pemerintah Pusat yang selanjutnya untuk dilakukan proses penetapan Perda RDTR OSS oleh Bupati dan Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Hadi juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas bantuan teknis penyusunan RDTR OSS di 57 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi tersebut.

“Bantuan teknis tersebut dapat menolong daerah dalam proses penyusunan materi teknis RDTR OSS yang akan diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota,” katanya.

Kepada Bupati, Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota diminta menjadikan dokumen hasil bantuan teknis tersebut menjadi dasar proses penetapan Perda tentang RDTR OSS.

Hadi Prabowo memaparkan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam proses fasilitasi Pemda terkait Perda RDTR OSS.

Tiga terobosan tersebut yakni: Pertama, simplifikasi atas proses fasilitasi persetujuan substansi RDTR OSS;

Kedua, simplifikasi atas proses penjaminan kualitas dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR OSS; dan

Ketiga, simplifikasi proses penetapan Rancangan Perda menjadi Perda RDTR OSS beserta pengundangannya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, rencana detail tata ruang merupakan bagian dari OSS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi.

“Rencana detail tata ruang merupakan dari sistem OSS, izin lokasi bisa langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR pada tahun 2019,” jelasnya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60