Jakarta, LiraNews – Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI di mana didalamnya merubah aturan rangkap jabatan Rektor UI menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI Sukamta merupakan sinyalemen pemerintah semakin tidak peka etika hukum.
“Soal penerbitan PP ini, tentu adalah hak pemerintah. Mestinya kekuasaan hukum yang dimiliki pemerintah digunakan untuk membangun etika hukum. Mengapa rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi. Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” kata Sukamta, Rabu (21/7/2021).
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI ini memandang PP baru ini semakin berbahaya karena terkait dengan institusi pendidikan yang selama ini selalu dijaga independensinya dan tidak menjadi ajang politik praktis.
“Kalau menggunakan ungkapan jawa, ‘ngono yo ngono ning ojo ngono’. Banyak pihak tahu ini adalah politik balas jasa kepada para relawan politik, tapi mestinya etika hukum tetap dijaga. Institusi pendidikan selama ini diharapkan bisa jadi lembaga independen yang kritis konstruktif, membela kepentingan masyarakat. Posisi terhormat ini jangan diruntuhkan dengan pelonggaran larangan rangkap jabatan,” tegas Sukamta.
Legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta ini berharap, pemerintah mau menerima masukan dan koreksi dari berbagai pihak terkait PP Statuta UI, kemudian melakukan perubahan dan mengembalikan pengaturan rangkap jabatan seperti PP sebelumnya.
“Harapan saya, pemerintah mau menerima masukan dan koreksi dari berbagai pihak terkait PP Statuta UI, untuk kemudian melakukan perubahan dan mengembalikan pengaturan rangkap jabatan seperti PP sebelumnya,” pungkas Sukamta.
