Pilkada Sarat Politik Uang, Saat Menjabat Kepala Daerah Berpikir Cara Kembalikan Modal

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyampaikan, saat ini, pihaknya berkonsentrasi membantu pemerintah membangun sistem politik sehingga melahirkan pemimpin berintegritas.

“Sejauh ini pihaknya menilai, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak semata-mata karena individu. Namun, kata dia, terdapat andil dari proses,” ujar Nurul Ghufron pada sesi diskusi, Korupsi Dalam Pusaran Rekrutmen Kepemimpinan Politik, Sabtu (8/8/2020).

Read More

banner 300250

Nurul juga mengatakan proses pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sarat politik uang. Berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum oleh KPK, para kepala daerah itu setelah terpilih berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang dipergunakan untuk pemilihan.

Sementara itu, kata dia, mereka sudah merasa membeli suara rakyat melalui pemberian uang. Sehingga, kepentingan dan hak-hak rakyat di suatu daerah menjadi tergadaikan.

“Yang terjadi proses politik full money, full dana. Ketika duduk yang terpikir bukan untuk rakyat karena proses politik kami sudah membeli suaranya. Ketika duduk sudah tergadai kepentingan untuk proses mengembalikan dana politik,” kata dia,

Dia melihat proses rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin pro rakyat. Hal ini, karena proses rekrutmen politik itu sudah bergeser dari pemilihan di DPRD kepada rakyat.

Namun, pada kenyataannya, kepentingan rakyat menjadi tergadaikan, karena kepala daerah sudah merasa membeli suara rakyat.

“Padahal, kami harap proses demokrasi salah satunya untuk menentukan kepala daerah. Diharapkan, pemimpin memikirkan rakyat, tetapi karena proses politik tinggi akibat ketika duduk memikirkan diri untuk mengembalikan modal,” kata dia.

Dia mencontohkan, seorang kepala daerah mendapatkan penghasilan atau digaji bervariasi sekitar Rp 50-Rp75 juta. Sementara itu, untuk modal yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilihan mencapai lebih dari Rp 25 Miliar.

Melihat hal ini, kata dia, pada saat menjabat kepala daerah berpikir bagaimana cara mengembalikan modal. Atau, apabila mereka tidak menggunakan dana pribadi, tetapi melalui sponsor, maka akan terjadi transaksional antara calon kepala daerah dengan pemodal.

“Dua tahun pertama harus kembali. Tahun ketiga dinikmati. Dua tahun berikutnya berpikir bagaimana maju lagi. Maka ketika duduk apa yang terjadi?” tanyanya.

“Yang terjadi perizinan diperjual belikan, sumber daya alam diperjual belikan, jabatan mulai dari rekrutmen pegawai sampai mutasi diperjual belikan. Yang paling banyak BBJ, karena berkaitan dengan para kontraktor, rekanan, dan lain-lain,” sambungnya. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60