Pilkada Sidoarjo 2020, Mimpi pendidikan Inklusif

  • Whatsapp
banner 468x60

Sidoarjo, LiraNews – Pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan manusia atau mahluk hidup yang berakal. Pendidikan adalah bagian penting dalam pembentukan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih baik dari berbagai aspek sisi kehidupan. Pendidkan merupakan hak dasar untuk semua individu, bahkan untuk segala situasi dan kondisi dari suatu individu tersebut, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, SMA, Madrasah, dan Pesantren Di Kabupaten Sidoarjo harus diintegrasikan menuju pendidikan yang inklusif. karena pendidikan ialah fondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Dengan memperoleh ilmu pengetahuan di harapkan individu mampu mengembangkan potensi yang di miliki sehingga dapat bersaing dengan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi semua individu, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Selama ini anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainannya. Secara tidak langsung hal ini telah mendeskriminasi anak berkebutuhan khusus, akibatnya menghambat proses saling mengenal antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Dampaknya anak berkebutuhan khusus menjadi tersingkirkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya tuntutan anak berkebutuhan khusus dalam menyuarakan hak-haknya, serta berdasarkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia maka muncullah konsep pendidikan inklusi. Pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Lalu bagaimana kondisi pendidikan inklusi di kabupaten Sidoarjo?

Read More

banner 300250

Sidoarjo adalah salah satu kota di jawa timur yang di tunjuk dinas sebagai kota Inklusi. Oleh karena itu di setiap kecamatan di Sidoarjo wajib memiliki sekolah inklusi di setiap tingkat pendidikan. Sebagai sekolah yang sudah di tunjuk dinas menjadi sekolah inklusi, tentunya banyak hal yang harus di persiapkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Untuk menyajikan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis mencoba mengutip hasil penelitian secara akademis pada Jurnal Pendidikan Inklusi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018 Halaman: 091-104. e-ISSN: 2580-9806
Faktanya, sejak kota Sidoarjo di deklarasikan sebagai kota inklusi pada tahun 2006, hendaknya sosialisasi tentang apa dan bagaiman pendidikan inklusi sudah cukup di mengerti oleh semua masyarakat terutama kepada sekolah dan pendidik. Kenyataannya ada beberapa sekolah yang sudah di tunjuk sebagai sekolah inklusi belum memenuhi seluruh komponen inklusi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

Diketahui juga, masih terdapat anak berkebutuhan khusus tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan karena jarak sekolah yang jauh. Oleh karena itu di setiap kecamatan wajib memiliki sekolah inklusi di setiap tingkat pendidikan . Dari hasil penelitian terkait penyelenggaraan pendidikan yang inklusi, para tenaga pendidik masih banyak yang belum melakukan modifikasi, omisi, sibtitusi dan duplikasi pada materi pembelajaran, strategi dan media pembelajaran dalam model kelas layanan pendidikan inklusi dikabupaten Sidoarjo.

Setelah melihat fakta dari hasil penelitian dilapangan, lalu apa korelasinya antara pewujudan pendidikan inklusi dengan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Sidoarjo tahun 2020?

Seperti kita ketahui bersama dalam gelaran PILKADA Kabupaten Sidoarjo, KPUD telah resmi menetapkan 3 “tiga” pasangan calon (paslon) untuk berkontestasi diantaranya adalah :
paslon nomor urut 1 “Satu” yaitu Bambang Haryo Sukatono-Taufiqulbar yang diusung koalisi Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PKS. Sedangkan Paslon nomor urut 2 “Dua” yakni Muhdlor Ali-Subandi yang diusung PKB, dan didukung Partai Nasdem serta PSI. Kemudian Paslon nomor urut 3 “Tiga” yakni Kelana Aprilianto-Dwi Astutik yang diusung PDI P dan PAN.

Tentunya, melihat dari figure para pasangan calon Bupati – Wakil Bupati dan partai pengusung terdapat pola dukungan yang sama antara Nasionalis dan Agamis. Hal ini sudah dapat diprediksi bahwa para partai pengusung mencermati potensi besar pemilih dari basis identitas organisasi massa “ormas” keagamaan masih sangat dominan di kabupaten sidoarjo. Dan juga latar belakang pemilih nasionalis juga tetap masuk pada kalkulasi politik sebagai suplai tambahan electoral untuk memenangkan kontestasi politik menuju pendopo Sidoarjo.

Penulis selama ini mencermati hampir semua manuver politik melalui visi – misi dan program unggulan para paslon selama tahapan kampanye dan debat pertama yang sudah dilakukan. Mayoritas para paslon mengutamakan program unggulan di bidang perekonomian dan reformasi birokrasi pemerintahan khususnya penyederhanaan perijinan untuk investasi dan berusaha.
Dalam pengamatan, penulis masih belum melihat gagasan esensial para paslon dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang inklusif pada setiap blusukan mereka. Padahal fundamental keberhasilan pembangunan adalah terletak pada SDM yang mumpuni secara IMTAQ dan IPTEK. Misalnya, untuk mewujudkan good governance yang professional, transparan, akuntabel dan tidak koruptif harus diisi oleh SDM yang berintegritas. Kemudian korelasi antara ketersediaan SDM yang berkualitas terhadap hasil dan produktivitas atas penyerapan lapangan pekerjaan yang tersedia juga harus diperhatikan.

Belum lagi perhatian para kaum difabel yang ada di kabupaten sidoarjo masih belum tersentuh secara utuh dan inklusif, padahal mereka juga subyek dan obyek dari pembangunan di kabupaten sidoarjo.
Diketahui, bahwa anggaran pendidikan di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi) cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan sendiri memakan porsi sekitar 20 persen dari total APBN. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran pendidikan di APBN 2020 yakni sebesar Rp 508,1 triliun atau meningkat 6,2 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 478,4 triliun.

Selain itu, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah mengalokasikan bantuan senilai Rp2,59 triliun untuk membantu sejumlah pondok pesantren yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp2,38 triliun dan bantuan pembelajaran daring selama tiga bulan sejumlah Rp211,73 miliar. Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Kemudian 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ).

Dikutip dari berbagai sumber, diketahui juga bahwa pada APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mencapai sekitar Rp.4,8 Trilyun dengan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen yakni sekitar Rp.850 Milyar pertahun.

Dari data – data diatas, memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan formal, madrasah, dan pesantren sebagai fundamental pembangunan di Indonesia. Begitupun juga hal yang sama harus disinergikan terhadap kabupaten Sidoarjo kedepannya. Apalagi sidoarjo juga dikenal sebagai salah satu kota santri dengan banyaknya populasi pondok pesantren yang tersebar di penjuru daerah sidoarjo.
Pada tulisan ini, penulis mencoba mengetuk pintu hati dan pikiran para paslon agar lebih mengutamakan pembangunan SDM yang egaliter dan inklusif untuk semua golongan sebagai fundamental pembangunan di bidang yang lainnya.

Adapun pokok – pokok gagasan pembangunan SDM yang terintegrasi dan inklusif di semua level pendidikan dasar, pertama, menengah, tinggi baik regular, madrasah dan pesantren niscaya harus menjadi prioritas diantaranya adalah :

1. Penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif

2. Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif

3. Penyediaan system pendidikan vokasi yang inklusif

4. Penerimaan dan penyaluran tenaga kerja yang inklusif baik di sector pemerintahan dan swasta

Dari saran dan gagasan penulis diatas, semoga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kabupaten sidoarjo di segala bidang dengan memprioritaskan pembangunan SDM sebagai fundamentalnya. Mimpi besar penulis adalah semoga inklusi social di kabupaten sidoarjo dapat segera diwujudkan oleh calon calon pengantin pembangunan yang sedang berkontestasi pada PILKADA Tahun 2020.

Salam Sidoarjo Inklusif

Abdul Majid,SE.
Founder Disability Care dan Anggota LSM LIRA Jatim

banner 300x250

Related posts

banner 468x60