LIRANEWS.COM, MAKASSAR – PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi dari BPJS Kesehatan Kota Makassar, di ruang kerjanya, Balai Kota, Senin (12/02/2024).
Pertemuan ini dalam rangka terbitnya Surat Edaran (SE) tentang Pelaksaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimilisasi Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Pemilu yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Alhamdulillah hari ini BPJS Kesehatan datang melaporkan keaktifan para petugas Pemilu di Kota Makassar untuk melakukan skrining riwayat kesehatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pak Wali Kota untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan baik untuk semua,” ucap Firman.
Firman menjelaskan pemerintah kota dalam Pemilu ini harus memastikan seluruh petugas penyelenggara Pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Skrining Riwayat Kesehatan ini untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar tidak menjadi sakit.
Menurut data, untuk Kota makassar sendiri, petugas pelaksana Pemilu yang telah melakukan skrining kesehatan sampai dengan 11 Februari 2024, sudah mencapai 12.969 orang.
Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah kota dan KPU serta BPJS Kesehatan dalam menjamin para petugas Pemilu tetap dalam keadaan sehat.
Tak hanya itu, dalam pertemuan ini Firman Pagarra juga meminta kepada BPJS Kesehatan agar meningkatkan akses layanan kesehatan baik kepada ASN dan Laskar Pelangi Pemkot Makassar.
Upaya tersebut terus dilakukan agar peningkatan mutu kualitas pelayanan dapat dirasakan dengan mudah bagi peserta BPJS Kesehatan.
“Kita sudah melakukan MoU akhir tahun 2023 lalu mengenai peningkatan mutu layanan kesehatan. Agar di tahun 2024 ini semua pegawai Pemkot Makassar dapat tercover layanan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Cabang BPJS Kota Makassar, Muhammad Aras menjelaskan peran BPJS Kesehatan untuk memastikan semua ASN dan Laskar Pelangi telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan sesuai indikasi medis.
Begitu pula terhadap peserta dari petugas penyelenggara Pemilu baik dari KPU maupun Bawaslu.
Sedangkan bagi petugas Pemilu yang belum terdaftar maupun terdaftar dengan status tidak aktif maka diharapkan peran serta dan sinergi dari pemerintah daerah untuk mengarahkan ke petugas BPJS Kesehatan.
“Ini bentuk sinergitas kami ikut dalam menyukseskan Pemilu 2024 yang damai, sejuk, dan aman. Sejauh ini Kota Makassar sangat tanggap untuk jaminan kesehatan para petugas penyelenggaraan Pemilu,” tandasnya. (TIM MKS)
Kolom Komentar