PLN Dan Timun Bongkok

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Kalau kita tengok Seminar On Line alias pakai Zoom teman2 PP Indonesia Power dan SP PJB dng “Keynote Speech” Ir. Djiteng Marsudi (mantan DIRUT PLN ) pada tgl 22 Juli 2020, terungkap bahwa sebenarnya saat ini pembangkit PLN yg beroperasi di Jawa-Bali ini kurang dari 3.000 MW dari seluruh kebutuhan harian yg berkisar antara 28.000 – 30.000 MW. Atau daya riil dari pembangkit PLN di Jawa – Bali kurang dari 10 %. Selebihnya yang 25.000 – 27.000 MW adalah pembangkit IPP swasta Aseng dan Asing.

Disisi lain jaringan ritail baik berupa “Curah/Bulk atau Whole sale market” , Token , dan pasca bayar , semuanya sdh dikuasai pengusaha sembilan naga dan kelompok DI.

Read More

banner 300250

Artinya PLN Jawa-Bali saat ini hanya memiliki Tower Transmisi dan Distribusi. Itupun saat ini sdh di sewa oleh pembangkit-pembangkit swasta itu dan perusahaan ritail tadi.

Sehingga sebenarnya PLN Jawa-Bali saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya. Jaringan Transmisi dan Distribusi tidak perlu dijaga. Cukup dikembalikan ke Pemerintah c.q Ditjen Gatrik ESDM.

Artinya tidak seperti dulu lagi kalau tiba2 Pemerintah tidak mampu berikan subsidi listrik khususnya Jawa-Bali.

Kalau dulu, ketika PLN masih menguasai instalasi dari Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Ritail (unit pelayanan ) dan Pemerintah tidak bisa berikan subsidi, maka operasi kelistrikan akan berhenti dan akan terjadi “black out” di Jawa – Bali.

Tetapi saat ini , meminjam istilah Buya HAMKA , PLN bak “timun bongkok” ! Adanya sama dengan tidak adanya !

Jelasnya , kalau tiba-tiba tahun depan Pemerintah tidak mampu lagi “tutup” biaya listrik Jawa-Bali yg sudah dikelola oleh Kartel Listrik swasta itu , maka tidak akan terjadi “black out” lagi, karena instalasi PLN Jawa-Bali sudah berpindah tangan ke Kartel listrik swasta itu ! Dan nantinya Kartel akan menagih biaya kelistrikan langsung ke pelanggan/ konsumen dengan biaya apa adanya ( tanpa subsidi Negara, krn negara sdh “bangkrut”) yaitu sebesar rata-rata 4x lipat saat ini.

Siapa juru tagih ke konsumen ? Atau siapa yg menerima pembayaran listrik dari konsumen ? Ya tetap “infrastruktur” PLN tetapi sudah di “aquisisi” Kartel listrik swasta ! Seragamnya pun masih seragam PLN. Begitu juga gedung, perkantoran bahkan jajaran manajemennya pun masih tetap seperti semula tetapi mereka sdh digaji oleh Kartel, dalam masa transisi. Kemudian secara pelan tapi pasti beralihlah semuanya ke Manajemen Kartel listrik swasta.

Tapi ini Indonesia bung ! Yang menurut Bung Karno mayoritas manusianya adalah “Inlander” dan “tricky”. Sehingga bisa saja Kartel listrik swasta itu tidak hanya menyewa jaringan Transmisi dan Distribusi. Tetapi termasuk seluruh gedung perkantoran, infrastruktur PLN yang lain bahkan Direksi PLN, Kementerian diatasnya PLN serta Parlemennya semua disewa Kartel listrik ini. Meskipun tarip listrik akhirnya “melejit” sangat tinggi ! Dan berlakulah hukum rimba. Yg kuat silahkan bayar ! Yang tidak kuat silahkan seperti dulu lagi pakai lilin, teplok, sentir, blencong, upet, petromax dan sejenisnya !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST..

banner 300x250

Related posts

banner 468x60