Pmk N0 70 Tahun 2017, Beresiko Terjadinya Rush Money 

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini pada tanggal 31 Mei 2017 telah mengeluarkan suatu Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis mengenai akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dimana PMK ini merupakan Implementasi dari PERPPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan telah diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 19 ayat 4 PMK tersebut secara Jelas disebutkan yang pada pokoknya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam hal ini Perbankan wajib memberikan laporan informasi keuangan terkait kepentingan Perpajakan dengan batas Saldo atau Jumlah Uang Minimum sebesar Rp. 200.000.000 atas Rekening Pribadi pada suatu Bank. walaupun telah di revisi oleh Menteri Keuangan menjadi Rp. 1 Milyar batas minimumnya melalui keterangan resminya pada tanggal 7/6 Tahun 2017.

“Bahwa dengan adanya Peraturan ini maka, akan sangat beresiko sekali terhadap terjadinya Rush Money atau penarikan uang secara masif khususnya bagi Pemilik Rekening yang jumlah saldo uangnya diatas Rp. 1 Milyar,” ujar Wakil Ketua ACTA, Ali Lubis SH.

Bahwa berdasarkan keterangan yang dikutip dari Menteri Keuangan dalam Keterangan Persnya tanggal 7/6 2017, pemilik rekening dengan jumlah saldo diatas Rp. 1 Milyar keatas sekitar 496.000 Rekening atau 0.25 % dari keseluruhan rekening pada perbankan saat ini.

Menurut Ali kalau dilihat dari jumlah pemilik rekening yang mempunyai saldo diatas Rp. 1 Milyar di Perbankan tersebut, apabila mereka melakukan Rush Money atau pengambilan uang secara masif demi terhindar dari masalah perpajakan maka akan berdampak fatal dan akan berpotensi terjadi Tsunami Ekonomi terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional.

Terlebih apabila Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 31, 32 dan 33 PMK No. 70 Tahun 2017 akan diberikan SANKSI seandainya Kewajiban untuk menyampaikan Laporan dan kewajiban memberikan informasi atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 17 tidak dipenuhi.

“Oleh karena itu sudah sepatutnya Bu Menteri Keuangan agar Merevisi kembali PMK No. 70 Tahun 2017 tersebut,” katanya.

Hal ini, tambahnya, demi menghindari resiko terjadinya Rush Money yang akan menyebabkan Tsunami Ekonomi terhadap stabilitas perekonomian nasional dengan tidak mengurangi komitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan di tingkat internasional yaitu Automatic Exchange of Information (AEol) yang telah diikuti beberapa negara termasuk indonesia. LN-JMP

banner 300x250

Related posts

banner 468x60