Konawe,Liranews – Camat DPD LSM LIRA Routa Randi Liambo angkat bicara. Mengenai permintaan dari lembaga yang mengatasnamakan forum amanat penderitaan rakyat indonesia (FAPRI) yang meminta agar sektor hukum routa pindah ke konawe utara.
Dimana dari organisasi sasi tersebut menginginkan wilayah hukum Polsek routa masuk di wilayah hukum resor polres Konawe Utara.
Randi liambo menjelaskan bahwa permintaan dari forum amanat penderitaan rakyat Indonesia(FAPRI) degan nomor: 02/FAPRI -POLDA SULTRA/VII/2024 yg di tujukan kepada kepolisian Daerah Sulawesi tenggara.mengenai usulan dan permohonan dari FAPRI yang di tanda tangani oleh ketua FAPRI atas nama inisial ASA.pada tanggal 15 Juli 2024 tentang status wilayah hukum Polsek routa,
“Menurut Saya ini permintaan yang tidak mendasar bahkan merusak sistem batas administrasi teritorial hukum yang selama ini berjalan dengan baik dan efisien di kabupaten Konawe terkusus di kecamatan routa”, Ungkap Randi.
Kenapa demikian Lanjut Randi, karena sampai saat ini pelayanan dari Polsek routa tidak ada kendala sedikit pun terhadap kami masyarakat routa kabupaten Konawe
Maka dengan ini kami dari DPD LSM Lira Routa menolak dengan tegas permintaan dari lembaga yang mengatasnamakan FAPRI tersebut yang di ketuai oleh saudara, berinisial ASA.
“Karena dimana lembaga ataupun soudra ASA ini atas permintaanya tersebut tidak mewakili pemerintah ataupun masyarakat routa secara keseluruhan serta tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku” ungkap Randi liambo
Lebih mirisnya lagi lembaga Forum amanat penderitaan rakyat Indonesia (FAPRI) ini tidak ada satupun masyarakat ataupun pemerintah kecamatan routa yang tergabung di dalamnya
bahkan saudara ASA sendiri yang katanya Ketua dari lembaga FAPRI ini dia warga masyarakat Konawe Utara ini tidak mendasar untuk urus wilayah sektor hukum kami di kecamatan routa kabupaten Konawe yang selama ini baik-baik saja
Randi berharap agar Kapolda Sultra sebagai penegak hukum tertinggi di Sulawesi tenggara dapat menegakkan hukum sebagai mana mestinya, agar bisa menuntaskan apa yang menurut kami melanggar ketentuan perundang undangan.
