Jakarta, LiraNews – Politik desa merupakan politik nontoleran dalam etika politik, sehingga praktik politik yang diterapkan yaitu politik hawa nafsu. Terapan politik ini akan menjadi patalogi sosial untuk kehidupan mayarakat ke depan, sedangkan politik secara normatifnya ialah berbicara cinta akan kebijaksanàan.
Terapan politik yang ini akan mengundang konflik secara kekeluargaan. Sebab, fakta yang terjadi terapan politik mengutamakan hawa nafsu, sehingga rasionalitas berpikir akan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan keturunan itu telah pecah karena terapan politik praktis menggunakan hawa nafsu. Sehingga saya berpikir untuk menciptakan peradaban yang beradab itu, perlunya ada didikan moral politik terhadap masyarakat.
Maka dengan ini pemerintah daerah perlu berpikir rasio untuk keberlanjutan politik yang harmonis di daerah maupun desa. Karena politik nafsu ini akan bermuara pada aspek konflik horizontal. Karena terapan politik itu yaitu menghalalkan segala cera sehingga menghilangkan etika politik etika sosial dan etika hukum.
Terapan politik hawa nafsu yang pertama suap menyuap, mendikte. Nah, kalau seperti ini terapan politik kekinian, maka ini akan menjadi malapetaka besar untuk pertumbuhan generasi ke depan (*)
M. Firdaus, Ketua HMI Sekretariat STISIP Mbojo
