Polri Harus Bergerak Cepat, Tangkap Penimbun Masker

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Pengamat hukum Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menghimbau, Polri harus lebih aktif turun dan jika perlu geledah pelaku usaha dan penjual produk-produk yang jadi langka saat ini terutama masker.

Hal tersebut disampaikan Azmi kepada para awak media melalui Siaran Pers, Kamis (5/3/2020).

Menurut Azmi, masyarakat kini sudah mulai resah dengan harga masker yang mahal dan sulit didapatkan,

“Hal ini jika dibiarkan lama dapat berpotensi menggangu ketertiban masyarakat termasuk berpotensi mengganggu keamanaan nasional,” katanya.

Azmi meminta, pemerintah harus hadir melalui kerja Polri untuk terus bergerak aktif dan lebih cepat memeriksa dan mengungkap pelaku atau pengusaha nakal yang memanfaatkan kondisi virus corona untuk mengambil keuntungan berkali lipat dengan cara menumpuk barang-barang kebutuhan tertentu.

“Maka penegak hukum harus berani menerapkan hukuman maksimal bagi pelaku 5 tahun pidana, agar ada efek jera ke depan guna pelaku usaha lebih jujur dan beretika bisnis dalam berusaha serta menjaga keseimbangan keadilan sosial bukan hanya mementingkan keuntungan dan kepentingan individual semata,” imbuhnya.

Azmi berpendapat, apabila pemerintah dalam hal ini Polri bertindak tegas terhadap para pelaku penimbunan tersebut, maka diyakini mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka kembali.

“Gulung dan proses pengusaha nakal agar jadi pembelajaran bagi pengusaha nakal dan jadi efek jera maksimal, mereka tidak berani lagi memanfaatkan kondisi darurat dengan menimbun barang. Orang orang ini pelaku kejahatan yang sebenarnya,” tegas dosen hukum pidana Universitas Bung Karno ini.

Azmi pun berharap, polisi harus mampu hadir lebih ekstra melakukan patroli, ungkap dan pengawasan termasuk menggeledah tempat tempat penyimpanan dan sarana produksi usaha.

“Ada ancaman yang tegas diatur dalam Pasal 107 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan, “Pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalulintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”, selain undang undang tersebut tidak tertutup kemungkinan dengan pemberatan dimana perbuatan pelaku usaha dapat pula diterapkan ancaman pidana dalam undang undang kesehatan dan undang undang perlindungan konsumen,” tutupnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60