PPP Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker Berbeda Dengan RUU Biasa

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta. LiraNews – Sekjen PPP Arsul Sani meminta, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI harus berbeda dengan pembahasan RUU biasa.

Hal tersebut disampaikan Arsul kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (28/2/2020).

“Kami minta pembahasan ini harus berbeda dengan RUU seperti biasa. Kan kalau RUU seperti biasa setelah masuk DPR maka aspirasi masyarakat itu kan didengarkanya di DPR lewat RDPU kemudian penyampaian aspirasi kepada fraksi.

Arsul menyarankan, agar DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Nah ini yang kita minta juga tim pemerintah yang bertugas membahas DPR itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, meski ini RUU inisiatif pemerintah, tetapi bagaimana pun juga dalam pembahasan RUU, pemerintah dimungkinkan untuk merubah posisinya.

“Misalnya pasal 170, ketika masukannya tentang pasal itu melanggar aturan, menabrak konstitusi, kemudian katakanlah tidak sesuai dengan definisi PP dalam UU Pembentukan Peraturan Perundangan, dan dianggap juga mengacaukan sistem ketatanegaraan kan boleh saja justru pemerintah merubah sendiri pasal 170,” urainya.

Arsul berharap, agar pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini tidak bertele-tele, namun juga tidak boleh serampangan.

“Buat saya yang paling penting itu bukan cocoknya di mana, tapi komitmen kita semua yang ada di DPR tentu pembahasan ini tidak bertele-tele, meskipun tidak bertele-tele itu tidak juga diartikan serampangan saja. Tidak boleh seperti itu,” cetusnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Jateng 10 itu memaparkan, sesungguhnya 11 kluster dalam RUU Omnibus Law Ciptaker, namun yang mengemuka di media hanya 2 saja, yakni: ketenagakerjaan dan lingkungan

“Nah apakah ada kluster lain yang juga perlu kita cermati, saya kira tidak ada yang terlewatkan, karena saya lihat juga isu pasal 170 itu kan ada juga yang menyangkut administrasi pemerintahan umum,” tandasnya.

Dalam Rapat Bamus terakhir, ungkap Arsul, wakil Fraksi PPP yang hadir juga sudah menyampaikan kepada pimpinan DPR RI tentang perlunya pembahasan ini direspon secepatnya.

“Tapi pimpinan DPR menjelaskan dalam rapat itu bahwa ini untuk kebaikan juga bahwa ini pengalaman pertama membahas RUU dengan model Omnibus Law maka kemudian pimpinan DPR melalui Badan Keahlian juga ingin membuat catatan atau kluster terlebih dahulu. Ini mungkin akan membantu fraksi dalam menyusun DIM,” terangnya.

Arsul menerangkan, setelah masa reses berakhir, DPR RI melalui Rapat Bamus nanti akan membahas di manakah pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini akan dilakukan, apakah di Pansus atau di Baleg.

“Nah kita lihatlah mudah-mudahan, sekarang sudah masa reses. Begitu masuk itu sudah selesai dan kemudian bisa diputuskan ini RUU mau dibahas di mana apakah melalui Pansus, Baleg atau mau dibahas secara klustering di masing-masing komisi,” ucapnya.

Lama atau tidaknya pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini, terang Arsul, sangat bergantung pada keseriusan kedua belah pihak baik pemerintah dan DPR RI dalam membahas RUU ini.

“Kalau presiden menargetkan 100 hari ini kan tentu tergantung setelah kita melihat semua seberapa banyak yang perlu dipersoalkan,” katanya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60