Praktek Pembalakan Liar di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun Kian Marak

Gravatar Image
  • Whatsapp

Seruyan, LiraNews   Praktek pembalakan liar (Illegal loging) di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah kian marak terjadi. Para pelaku pembalakan dinilai tidak jera meski aparat keamanan terus berupaya menangkapi mereka. Hal itu terjadi karena desakan ekonomi dan permintaan kayu ilegal dipasaran yang makin tinggi.

Menurut salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Seruyan berisial AL, ratusan meter kubik kayu jenis Ulin (Eusideroxylon zwageri) setiap bulannya dirambah dari kawasan hutan di desa Tumbang Manjul, Sapundu Hantu dan Tumbang Darap. Kemudian diangkut dengan puluhan perahu klotok dan truk menuju desa Derangga dan desa Tanjung Hara di Kecamatan Hanau. Selanjutnya kayu-kayu illegal itu diangkut dan dipasarkan kembali ke Sampit dengan menggunakan truk.

“Sebenarnya masyarakat banyak keberatan dengan masalah (eksploitasi) besar-besaran kayu ulin itu, karena kelihatannya kayu-kayu itu dikeluarkan secara bebas dan habis habisan,” ujarnya kepada liranews, pada Kamis, (16/9/2021)

Menurut AL, kayu-kayu illegal hasil dari pembalakan liar itu dibeli dari pekerja kayu di desa Tumbang Manjul, Sapundu Hantu dan Tumbang Darap dengan harga Rp.2,2 juta – Rp.2,5 juta/meter kubik dan dijual kembali di desa Derangga dan desa Tanjung Hara Kecamatan Hanau dengan harga Rp.4 hingga Rp.4,2 juta/meter kubik.

AL menambahkan jika ada alasan masyarakat kayu-kayu itu hanya untuk kebutuhan lokal dan kepentingan daerah kabupaten Seruyan, tapi pada kenyataannya kayu-kayu itu dipasarkn ke kabupaten lain.

“Jika masyarakat beralasan untuk kepentingan lokal, kenapa kayu-kayu itu harus dibawa keluar dari kabupaten Seruyan, mereka tidak memikirkan untuk waktu jangka panjang,”katanya.

Sebagaimana diketahui, kasus illegal loging sendiri merupakan bentuk dari kejahatan lingkungan terorganisasi. Kejahatan lingkungan sendiri diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur diatur dalam Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. LN-TIM

Related posts