Praktisi Hukum Pertanyakan Program 100 hari Kapolri terkait Satgas Anti Mafia Tanah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila,  1 Juni 2021, Richard  William selaku Ketua Umum LBH-GAPTA Kembali akan mendatangi Mabes Polri guna mempertanyakan Keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah di Polda-Polda.

Hal tersebut dikatakan Richard William pada keterangan Persnya di Jakarta , Senin (31/5/2021).

“Mengingat keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah, khususnya di Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Tengah, dan yang terakhir Polda Papua wajib dipertanyakan. Apakah Satgas Anti Mafia Tanah ini merupakan Satgas Siluman bentukan Bapak Kapolri atau bagaimana. “.ujarnya.

Richard menilai  adalah wajar jika pihaknya mempertanyakan Hal tersebut, Karena hingga kini masyarakat di Provinsi tersebut, belum pernah merasakan manfaat dari keberadaan dari Satgas Anti Mafia Tanah.

Menurut Richard Kapolri pernah merespon dengan Surat Nomor: R/1710/XI2017/Itwasum tanggal 16 November 2017, perihal permintaan klarifikasi Surat Pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air kepada Kapolda  Sulawesi Utara u.p. Irwasda. Sebagaimana surat pemberitahuan tindak lanjut Dumas nomor: B/5922/XI/2017/Itwasum tanggal 28 November 2017, yang ditanda-tangani a.n. Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia IRWASUM u.b. WAIR Inspektur Jenderal Polisi Drs. I Ketut  Untung  Yoga Ana, S.H., M.H. yang  di ulang Kembali dengan Surat Kapolri Nomor: R/1095/VI/WAS.2.4./2019/Itwasum tanggal 24 Juni 2019, perihal permintaan klarifikasi surat dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan

Advokasi Paralegal Tanah Air kepada Kapolda Sulawesi Utara u.p.Irwasda. Sebagaimana surat pemberitahuan tindak lanjut Dumas nomor: B/3490/VI/WAS.2.4./2019/Itwasum tertanggal 26 Juni 2019, yang dikirimkan kepada Richard William, yang ditanda-tangani IRWASUM u.b. WAIR Inspekur Jenderal Polisi Drs. UMAR SEPTONO, S.H., M.H.

Namun hingga kini belum juga ada tindak lanjutnya. Bahkan Aksi Mafia Tanah makin menggila. Hal ini dapat dilihat, dari adanya Laporan Polisi  dari Bos Multi Food Gun Honandar Terkait kasus tersebut.

Menurut Richard , Mabes Polri patut dibilang telah mencetak sejarah baru sebagaimana keterangan dari jajaran SPKT Mabes Polri, yang disampaikan kepada Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Republik Indonesia ( OMBUDSMAN ), dapat dikategorikan HOAX.

Hal itu terungkap dari adanya Surat Permintaan Penjelasan Mengenai Tindak Lanjut Laporan Nomor: R/687/LM.12-K2/0100.2019 tanggal 31 Juli 2019, yang ditanda-tangani oleh Ketua Ombudsman RI Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.

Hal tersebut bertentangan sengan Surat Komisi Yudisial RI, yang menegaskan bahwa terkait hilangnya Bukti-bukti dan Berkas Peninjauan Kembali ( PK ) Nomor 397/PDT.G/2013/PN.MDO antara Jemmy Salanpessy  melawan Gun  Honandar melalui Pengadilan Negeri Manado, bukan kewenangannya.

Imbas dari hal tersebut.pihaknya menduga  Pengadilan Negeri Manado berupaya menghilangkan berkas Permohonan Eksekusi a.n Pemohon Eksekusi Rusdi Haya , yang merupakan rangkaian dari tindak-lanjut perkara pidana yang ditangani oleh Polsek Wenang Manado. Dan telah di SP3-kan melalui Gelar Perkara tanpa prosedur alias Fiktif.

Richard Juga mengungkapkan adanya Imbas kasus lainnya terjadi terhadap Laporan Polisi Nomor: LTPLP/374.a/VIII/2020/SPKT Polda Sulawesi Utara tanggal 26 Agustus 2020, dengan terlapor Irwan , SH (Notaris) dan Christin S Caraen dari PT. Sarana Sulut Ventura terkait tindak pidana Menempatkan Keterangan Palsu di Surat Kuasa Menjual atas sebidang Tanah dan Bangunan milik Korban Junianto Sabir yang  dijual dengan cara melawan hukum kepada pasangan suami/isteri Bupati/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang di SP3-kan melalui Gelar Perkara tanpa prosedur alias Fiktif bahkan Terlapor telah mengakui, telah melakukan tindak pidana, justeru di SP3- kan.

Kemudian menurut Richard  terkait Laporan Polisi Nomor: LP/791/XII/2019/SULUT/SPKT, tanggal 06 Desember 2019, tentang Dugaan Perkara Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Hak, dengan di sertai Ancaman dan Pemerasan, a.n. terlapor Peter Karl Bart Assa ,Kadis PUPR Kota Manado, yang telah berjalan satu tahun enam bulan, perkaranya dibuat jalan ditempat.

Namun Richard memberi atensi kepada Polri terhadap Aksi Mafia Tanah di Bitung Sulawesi Utara, terhadap korban a.n YULIANA SAHABAT, akhirnya direspon oleh Propam Polda Sulawesi Utara,  dikarenakan Korban/Kliennya masih merupakan keluarga besar dari Perwira Tinggi Polri, dan masih bagian juga dari keluarga besar salah satu petinggi Kejaksaan Agung.

Richard menilai hal tersebut membuktikan bahwa para Mafia Tanah di Sulawesi Utara sudah tidak pandang bulu siapapun korbannya.

Bahkan Richard Juga mengungkapkan adanya dugaan Mafia Tanah di Kalimantan Tengah, kali ini Suraji Cs sebagai korbannya yang hingga kini masih merasa resah dalam mengelola atas sebidang tanah kebun Kelapa Sawit, yang dikelolanya  puluhan tahun dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM), selalu diteror, dan berupaya diperas oleh Mafia  Tanah.

Menurut Richard  para mafia tanah tersebut seolahkebal hukum, hingga Polres Kotawaringin Barat tidak berdaya, tidak punya keberanian, untuk memproses sesuai Prosedur Hukum yang berlaku.

Richard menambahkan juga adanya kasus Mafia Tanah di Boven Digoel Papua, yang digelar  di Pengadilan Negeri Merauke Papua Senen (31/5/2021) dimana Korban tengah berjuang melawan, melalui Upaya Hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Merauke Papua karena menduga  adanya  keterlibatan Oknum anggota TNI ( Kopasus ) dan Oknum anggota   POLRI ( Babinkamtibmas ), yang telah membuat subur praktek-praktek Mafia Tanah tersebut. LN-Bbg

banner 300x250

Related posts

banner 468x60