Praktisi Hukum: Program Tamasya Al-Maidah Sesuai Undang-Undang

Jakarta, LiraNews.com – Program Tamasya Al-Maidah yang digalang oleh Gerakan Kemenangan (Gema) Jakarta dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 dan PKPU Nomor 5 tahun 2015.

Hal itu dikatakan Praktisi Hukum Dr M Kapitra Ampera SH MH terkait program Tamasya Al-Maidah sebagai wadah untuk mengawal dan memantau langsung pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua jujur dan adil.

Menurutnya, 1wrga berhak mengawasi kerja aparat negara sesuai Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hak konstitusional warga negara dilindungi undang-undang. Hak konstitusi warga untuk datang kemana saja.

“Termasuk berada di sekitar TPS-TPS di seluruh DKI Jakarta pada tanggal 19 April 2017. Kita ingin Jakarta aman dan tenteram,” ujar Ketua Tim Advokat GNPF MUI ini.

Demokrasi itu, terangnya, bukan siapa yang dipilih. Namun bagaimana memilih pemimpin dengan adil, damai dan transparan.

“Tentu saja kita tidak melakukan pemaksaan,” pungkasnya. LN-JMP