Makassar, LiraNews – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr (NA) menegaskan, dirinya tidak main-main dalam upaya melakukan “pembersihan” para pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel yang diduga atau diindikasikan terlibat korupsi.
“Kami mempersilahkan pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masuk di lingkungan Pemprov Sulsel jika ditemukan adanya indikasi korupsi,” ujar Gubernur NA kepada media.
Bahkan, Gubernur juga tidak menghalang-halangi jika pihak aparat, baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pejabat pemprov, bahkan kepada keluarga Gubernur dan Wakil Gubernur jika ada indikasi melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
“Saya tak gentar untuk melakukan “bersih-bersih” di lingkungan pemprov Sulsel, meskipun dibayang-bayangi ancaman “impeachment” atau pemakzulan dari Pansus Hak Angket DPRD Sulsel,” tegasnya. Terkait gerakan “bersih-bersih” ini, stidaknya sudah ada tiga pejabat eselon II yang dicopot Gubernur NA.
Gerakan “bersih-bersih” yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan ini mendapat dukungan Presiden Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA), HM Jusuf Rizal
“LIRA mendukung penuh gerakan Pak Gubernur untuk membongkar berbagai macam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah sikap yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Semua untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulsel,” ujar Jusuf, Selasa (13/08/2019).
Menurut Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium The President Center, Relawan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ini, langkah yang dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainya. Tidak hanya di Kabupaten/Kota di Sulsel, melainkan juga seluruh Indonesia.
“Karena potensi penyalahgunaan wewenang di Sulsel ini sangat luar biasa. Tidak hanya dari tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten/kota. Hanya saja, itu sulit terkuak, bahkan jarang ada yang berani melaporkan berbagai macam kasus penyalahgunaan wewenang tersebut,” tegas Jusuf Rizal.
Di antara begitu banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Sulawesi Selatan, sebut Jusuf Rizal, baru sedikit saja yang bisa diungkap oleh LSM LIRA. Di antaranya adalah kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melibatkan Walikota.
“Terjadi juga korupsi di reklamasi pantai yang nilainya mencapai Rp500 miliar dan melibatkan orang-orang partai politik di pusat dan daerah,” paparnya.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menilai tindakan Gubernur Nurdin Abdullah merupakan terobosan dan sebuah keberanian yang layak diberikan apresiasi.
“Kalau beliau memiliki kemauan untuk bersih-bersih ya, bagus itu. Kami LSM LIRA akan memberikan apresiasi khusus untuk Gubernur Nurdin Abdullah. Untuk mendukung kinerja Gubernur Nurdin Abdullah, LSM LIRA Sulsel akan membuka Posko Pengaduan Masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang. asyarakat boleh melaporkan dan membawa datanya ke LSM LIRA Sulsel atau langsung ke LSM LIRA Pusat,” terang Jusuf Rizal.
Dijelaskannya, bila di Pemerintah Provinsi, LSM LIRA akan berkolaborasi dengan Gubernur dan kalau di Kabupaten/Kota, akan bekerjasama dengan Kapolda, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jusuf Rizal menegaskan, siapa pun yang terindikasi terlibat penyalahgunaan wewenang, mau keluarga gubernur, atau keluarga wakil gubernur, atau menteri, bahkan presiden, dia harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Bila terbukti, segera proses dan segera ditindaklanjuti. Tapi bila itu hanya sekedar isu, ini perlu diklarifikasi dan perlu didudukkan secara proporsional dan secara profesional agar tidak menimbulkan fitnah. Ini penting, karena itu kami melihat sikap gubernur yang tidak pandang bulu terhadap siapa pun termasuk keluarganya untuk membersihkan indikasi KKN itu, patut diacungi jempol,” katanya.
LSM LIRA menduga apa yang dilakukan, itu adalah cara Gubernur Nurdin Abdullah untuk menekan orang-orang di sekitarnya untuk tidak main-main dengan jabatan.
“Kami memang minta kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap pengelolaan pemerintahan dan dana di Sulawesi Selatan,” tandas Jusuf Rizal.
KKN di Sulsel yang merajalela dan sulit untuk diproses menurut Jusuf Rizal, karena para pejabatnya banyak yang memiliki ikatan darah, masih memiliki ikatan kekerabatan. Akan tetapi, Jusuf Rizal yakin, generasi muda di Sulsel sekarang mau melakukan perubahan untuk mendorong transparansi pengelolaan negara.
Terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel, dinilai oleh Jusuf Rizal, adalah kewenangan gubernur untuk menempatkan SDM di mana pun.
“The right man on right job. The right man on right places. Itu memang harus dilakukan oleh gubernur agar bisa mengelola pemerintahan secara profesional dan lebih baik. Ini sesuai dengan sikap pemerintahan pusat. Presiden Jokowi juga melakukan hal itu, bagi birokrat yang tidak bisa kerja, ganti. Bagi yang korupsi, sikat. Bagi yang tidak menggunakan APBN dan APBN secara benar, keluarkan. Itulah sikap yang tegas. Harus seperti itu. Jadi, nanti kalau terjadi penyelewengan bukan hanya pelaku yang diminta pertanggungjawabannya, tetapi secara politik gubernur juga harus bertanggungjawab,” tuturnya.
Oleh sebab itu, gubernur harus mampu mencari orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, untuk mendukung program pemerintahannya.
“Jadi, kalau ada mutasi, itu hal biasa. Kalau Anda tidak mau dimutasi, ya mundur saja. Biasanya kalau orang itu tidak mau dimutasi, bisa jadi banyak korupsinya dia,” tegasnya.
Untuk mem-backup KPK dan pemerintahan, ujar Jusuf Rizal, LSM LIRA siapa bekerjasama dan siap mendukung Nurdin Abdullah. LSM LIRA, katanya, akan ikut menjadi mata dan telinga bagi Gubernur Nurdin Abdullah.
Jusuf Rizal juga berharap, agar bersih-bersih ini tidak hanya di lingkungan Pemprov tapi juga lingkungan DPRD.
“Kalau memang benar-benar ada penggunaan dana fiktif yang dilakukan oknum anggota dewan, LSM LIRA meminta oknum-oknum tersebut untuk segera dilaporkan. Dan LSM LIRA siap melaporkan itu untuk diproses,” tegasnya.
Terkait Hak Angket yang digulirkan DPRD Sulsel terhadap kinerja Gubernur Nurdin Abdullah, khususnya soal pengangkatan pejabat eselon yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTI) ini menilai, memang tidak selayaknya wagub melakukan hal tersebut.
“Wakil gubernur tidak selayaknya melakukan itu. Karena yang bertanggung-jawab dan yang membuat policy (kebijakan -red) adalah gubernur. Nah, ini kan dibuat jadi polemik. Bahkan ini seperti ada grand design yang tujuannya untuk menjatuhkan gubernur,” pungkasnya. LN-RED
Kolom Komentar